Cegah korupsi BPJS, Menteri Hanif temui pimpinan KPK
Menteri Hanif bertekad mengubah tata kelola di kementeriannya lebih transparan, akuntabel dan bersih.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya meminta masukan dan mendiskusikan soal pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
"Saya penuhi undangan KPK mengenai BPJS tenagakerjaan. Selaku Menakertrans dalam hal ini punya komitmen yang sama dengan KPK untuk tata kelola yang baik," kata Hanif di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/12).
Hanif mengaku, sejak menjabat sebagai menteri, dirinya bertekad untuk menggelorakan perubahan tata kelola yang jadi tugas dan fungsi di kementeriannya. Supaya bisa lebih transparan dan memberikan manfaat yang semakin nyata.
"Kami terima kasih ke KPK atas masukan-masukannya. Kami berbagi komitmen yang sama transparan, akuntabel, dan bersih," jelas Hanif.
"Ini bisa menguatkan sistem agar kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan kewenangan terutama di Kemnakertrans terkait BPJS," tandasnya.
Untuk diketahui, Hanif tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.30 WIB. Dia turun dari mobil Toyota Crown dengan nomor polisi B 1330 RFS.