Cerita Bima Arya Kasus Covid-19 di Bogor Muncul Lagi dari Rumah Sakit

Dia sepakat, bahwa rumah sakit apalagi rumah sakit rujukan Covid-19 seharusnya memiliki standar operasional yang tinggi. Protokol kesehatannya pun seharusnya tidak saja ketat, tapi yang paling penting dijalankan dengan kedisiplinan yang tinggi.

"Betul. Harusnya mereka paling siap. Jadi mitigasi infeksinya harus paling kuat, sterilisasi jalurnya alat kesehatannya dan lain-lain. Makanya kita audit lagi semuanya," ujar dia.

Munculnya rumah sakit sebagai tempat penyebaran Covid-19, jelas dia, tidak ada kaitannya dengan masalah yang sempat muncul di awal-awal penyebaran Covid-19, yakni kelangkaan APD. APD untuk rumah sakit rujukan sudah terpenuhi. Masalah sebenarnya terletak pada pelaksanaan protokol kesehatan.

"Kalau itu semua sudah sesuai, semua sudah pakai, persoalannya saya kira bukan soal APD kurang, tapi lebih kepada protokol rutinnya dijalankan atau tidak. Membersihkan secara rutin, mengganti ini, mengganti itu, limbahnya. jadi bukan ketersediaan alat. Disiplin untuk menjalankan protokolnya atau tidak," tegas dia.

Saat ini, proses audit sedang dijalankan. Dia menargetkan, pekan depan sudah ada hasilnya.

"Minggu depan kita bisa dapat gambarannya. Berapa hari ini kita sudah mulai. Saya sudah instruksikan kepada Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan provinsi beberapa hari ke depan kita bisa dapatkan gambarannya. Makanya kita ingatkan lagi, supaya semuanya ikut protokol kesehatan. kita audit lagi semuanya, protokol kesehatannya," jelas Politikus PAN tersebut.

Proses audit tersebut, tegas dia, tidak akan berdampak pada layanan yang diberikan rumah sakit kepada masyarakat. Rumah sakit akan tetap beroperasi seperti biasa.. Hanya saja, dia berharap agar masyarakat dapat menjaga kesehatan. Biar tak perlu berkunjung ke rumah sakit. Sembari pihak rumah sakit diminta memperkuat dan memperketat pelaksanaan protokol kesehatan.

"Enggak. Tetap saja semua harus berjalan. Pertama tentu warga harus jaga kesehatan supaya nggak usah ke rumah sakit. Kedua RS dipastikan protokol kesehatan nya semakin ketat. Jadi semua hal yang bisa menjadi penyebab terjadinya infeksi itu harus dipastikan diperhatikan," terangnya.

Selain penyebaran di rumah sakit, Pemkot Bogor juga mengantisipasi penularan Covid-19 dari klaster Jakarta, yakni mereka yang datang dari Jakarta. Meskipun demikian munculnya klaster Jakarta masih harus didalami lagi.

"Kita masih dalami sekarang kenapa penyebabnya. Kesimpulan pertama masih di Rumah Sakit. Mudah-mudahan tidak indikasi ada klaster-klaster baru di permukiman," kata Bima.

"Dari data yang ada sebagian besar masih di rumah sakit penularannya. Belum ada data yang masif karena orang Jakarta yang masuk ke sini. Tapi pasti kita waspadai," imbuh dia.

Klaster Jakarta merupakan salah satu yang menjadi perhatian pihaknya. Berbagai upaya dilakukan agar jangan sampai warga Bogor yang beraktifitas di Jakarta justru tertular dan kemudian menjadi penyebar Covid-19. Stasiun KRL menjadi titik yang mendapatkan perhatian Pemkot Bogor. Upaya untuk mengatasi penumpukan penumpang di stasiun KRL merupakan langkah yang harus dilakukan.

"Satu klaster yang sangat kita cermati adalah stasiun kereta makanya kita fokus untuk menghindari (penularan Covid-19) di stasiun kereta." tambahnya.

Dalam pandangan Bima, cara yang paling efektif untuk menghindari penumpukan di stasiun KRL yakni lewat pengaturan jam kerja di Jakarta. "Cara yang paling efektif sebetulnya mengatur jam kerja. di Jakarta. Jadi ada jam 8 dan jam 11. Supaya tidak tertumpuk di stasiun," lanjut dia.

Sejauh ini, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah mengeluarkan agar kantor-kantor di Jakarta memberlakukan dua shift. Dengan begitu, diharapkan tidak terjadi penumpukan di stasiun KRL.

"Kita akan lihat gugus tugas kan mengeluarkan surat edaran agar setiap kantor membagi dua shift. Ini harus ditindaklanjuti oleh kantor supaya betul-betul tidak menumpuk di pagi semua. Kita akan lihat beberapa hari ke depan kalau memang berkurang berarti ada efeknya," tegas Bima.

Kepastian apakah kantor-kantor mematuhi surat edaran Gugus Tugas, lanjut Bima, tidak masuk dalam kewenangannya. Gubernur Jakarta lah yang punya wewenang untuk berkoordinasi dengan pemilik-pemilik kantor itu dalam pelaksanaan surat edaran Gugus Tugas.

"Perlu koordinasi dari Pemprov DKI Jakarta dengan asosiasi di Jakarta supaya bisa didapatkan gambaran apa persoalannya ini kan bukan ranahnya pemerintah kota lagi. Saya yakin pasti Pak Gubernur DKI Jakarta punya cara untuk berkomunikasi sehingga surat edaran itu ditaati," tandasnya.