Chalid: Presiden harus tegas berani berhentikan Luhut Pandjaitan

"Ini penting agar Jokowi berani memutus mata rantai mafia tambang di Indonesia."

Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad mendesak agar Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan bertindak tegas untuk mempidanakan Ketua DPR Setya Novanto karena telah mencatut namanya. Jika tidak Luhut akan dianggap terlibat sebagai mafia tambang.

"Luhut Binsar Pandjaitan kalau tidak berkaitan dengan skenario perpanjangan Freeport sebaiknya memberikan laporan pada polisi atas dugaan pencatutan nama beliau. Atau upaya tindak pidana penipuan. Luhut harus sampaikan itu pada polisi. Kalau tidak Luhut akan menyisakan pertanyaan besar di publik," ‎kata Chalid di Kedai Kopi Deli, Jalan Sunda, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11).

‎Chalid menegaskan bahwa jika Luhut terus mendiamkan masalah ini, maka pandangan publik terkait keterlibatan dia pada mafia tambang tak bisa disalahkan. Jika Luhut terlibat maka Chalid meminta Presiden Jokowi memecatnya.

"Apalagi beberapa waktu yang lalu Luhut menyatakan presiden tidak menyetujui laporan Sudirman Said ke MKD, ini kan lucu. Ini bisa menimbulkan spekulasi bahwa Luhut terlibat perbincangan perpanjangan Freeport. Saya kira presiden harus tegas berani memberhentikan Luhut. Ini penting agar Jokowi berani memutus mata rantai mafia tambang di Indonesia," ungkapnya.

Chalid menegaskan bahwa Freeport berhubungan dengan elite politik di negeri ini bukan hal baru. Komunikasi dibangun Freeport sejak tahun 1966, mereka merancang bagaimana bisa masuk di Papua.

Kemudian menurut Chalid, pada 1967 Freeport mengatakan kontrak generasi pertama yang ditandatangani oleh Suharto sebelum menjadi presiden. Soeharto masih sebagai ketua kabinet presidium.

"Kalau Setya Novanto dipanggil sebagai Golkar, Golkar memiliki hubungan sama Freeport sejak zaman Suharto. Oleh karena itu penting ketua umum Golkar meyakinkan pada publik bahwa mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan Freeport. Caranya memberhentikan Setya Novanto karena melakukan pelanggaran etik yang serius. Bukan hanya diberhentikan sebagai ketua DPR tapi Golkar harus berani memecat Setya Novanto," tegasnya.

‎Selain itu dia juga mendesak agar orang berinisial R yang diduga bernama M Riza Chalid diselidiki.

"Ada Riza Chalid yang namanya sering disebut bagian tata kelola minyak dan sekarang masuk pertambangan. Ini harus diselidiki apa peran dia. Praktik mafia itu harus dihentikan. Kalau tidak dominasinya akan terus membesar," terangnya.

Jika ingin menguatkan sikap negara sesuai dengan Nawa Cita, menurutnya kontrak Freeport tidak diperpanjang. Selain itu harus dilakukan audit secara dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan Freeport. Dengan begitu menurutnya perusahaan tambang harus dinasionalisasi untuk dikelola rakyat Papua sendiri.

"Pertama berapa kerugian negara dari pajak dan royalti. Berapa kerugian negara akibat kehancuran lingkungan hidup. Apa dampak sosial. Audit itu menjadi dasar untuk kontrak Freeport tak perlu diperpanjang dan take over oleh Indonesia," pungkasnya.

Baca juga:
NasDem desak kocok ulang pimpinan DPR jika Setnov terbukti bersalah
Ini komentar Wakapolri soal pencatutan nama Jokowi
MKD janji tak masuk angin bongkar kasus Setya Novanto
Usut kasus Setnov palak Freeport, MKD sering diteror
Luhut Pandjaitan akui pernah minta Darmo kaji Freeport