Covid-19 Belum Hilang, Gubernur Riau Ajukan PSBB ke Kemenkes
Sejumlah pihak mendukung pemberlakuan PSBB seluruh Riau, baik dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Karena sebelum hal ini diajukan berbagai kajian sudah dilakukan.
Gubernur Riau Syamsuar mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk diberlakukan ke seluruh Provinsi Riau ke Kementerian Kesehatan.
"Kita sudah melakukan kajian untuk memberlakukan PSBB seluruh Riau. PSBB diajukan ke pihak Kementerian Kesehatan.Pemberlakuannya tinggal menunggu pihak Kementerian Kesehatan," kata Syamsuar, di Posko Gugus Penanganan Covid-19, Gedung Daerah, Pekanbaru, Jumat (1/5).
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Siapa yang berhak mendapatkan keringanan PBB? Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Siapa saja yang ikut menandatangani surat terbuka kepada PBB tentang bahaya kecerdasan buatan? Hawking juga tidak ragu untuk menandatangani surat terbuka kepada PBB di 2015, bersama dengan sekitar 100 ahli lainnya yang memperingatkan tentang bahaya pengembangan kecerdasan buatan yang tidak terkontrol.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
-
Bagaimana PBB menyatakan kesiapan mereka dalam memenangkan Prabowo dan Gibran? Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor menegaskan partainya siap memenangkan Prabowo dan Gibran di Pemilu 2024.
Syamsuar menjelaskan, sejumlah pihak mendukung pemberlakuan PSBB seluruh Riau, baik dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Karena sebelum hal ini diajukan berbagai kajian sudah dilakukan.
"Dengan melaksanakan PSBB ini, semoga penyebaran Covid-19 semakin dapat kita tekan. Sehingga nantinya Riau benar-benar bersih dari virus ini," kata politisi partai Golkar itu, didampingi Wali Kota Pekanbaru, Firdaus.
Syamsuar juga mengajak seluruh masyarakat untuk berdoa bersama-sama agar Covid-19 ini segera berlalu. Sehingga semua aktivitas bisa berjalan normal.
Sementara itu, untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat, Sekda Provinsi Riau Yan Prana Jaya mengikuti Webinar. Webinar adalah salah satu teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengadakan seminar, talkshow, diskusi dan kegiatan lainnya yang dilakukan secara online atau menggunakan internet tanpa harus bertatap muka secara langsung sama sekali.
Mekanisme webinar sendiri sederhananya adalah memanfaatkan teknologi video call sehingga orang-orang bisa menonton secara ramai di internet.
Webinar yang diikuti Yan Prana, digelar melalui melalui video conference oleh Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat Kementerian Bidang Perekonomian RI. Itu dilakukan demi menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah pandemi Covid19 serta selama bulan Ramadan & Idul Fitri 2020.
Yan berharap dengan Webinar ini setiap daerah bekerjasama agar harga bahan pokok tetap stabil dan ketersediaan pangan di setiap daerah tetap terpenuhi ditengah pandemi saat ini.
"Kita berharap, setiap daerah bisa bekerjasama dalam menyediakan ketersediaan pangan dan menjaga kestabilitas harga di pasar. Sehingga kita bisa melewati pandemi Covid 19," ujarnya.
Baca juga:
Akal-akalan Pemilik Toko bukan Sembako di Bandung Agar Tak Ditutup Satpol PP
13 Pengendara Motor Tak Bermasker di Palembang Dikarantina 24 Jam
PSBB di Pekanbaru Diperpanjang, Pengurus Masjid Bandel Bakal Kena Hukum Pidana
Suzuki Optimalkan Layanan Penjualan sambil Jaga Kesehatan Pelanggan dari Covid-19
PSBB, Taksi Sepi Penumpang
Nekat Buka Saat PSBB, Toko di Depok Disegel Satpol PP