Datangi KPK, PSI DKI Jakarta Laporkan LHKPN
Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan, ada delapan kader PSI yang dipastikan duduk di DPRD DKI Jakarta.
Menyusul hasil rekapitulasi di berbagai daerah, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengebut anggota DPRD PSI Jakarta 2019-2024 yang dipastikan terpilih untuk menyerahkan LHKPN sebagai wujud komitmen pemberantasan korupsi.
Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan, ada delapan kader PSI yang dipastikan duduk di DPRD DKI Jakarta.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Partai apa yang menang di Pemilu 2019? Partai Pemenang Pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase suara sebesar 19.33% atau 27,05 juta suara dan berhasil memperoleh 128 kursi parpol.
-
Partai apa yang menang di pemilu 2019? Partai pemenang pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase 19.33% dari total suara sah yang diperoleh.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
"Kami masih menunggu satu dapil lagi, tapi penyerahan LHKPN ini sudah kami rencanakan dari minggu lalu. Yang sudah terpilih jalan dulu saja. Kami pastikan seluruh anggota DPRD dari PSI mematuhi persyaratan LHKPN jauh sebelum pelantikan," katanya di KPK, Selasa (14/5).
Pelaporan LHKPN adalah kewajiban dasar pejabat publik. Namun, PSI melihat masih banyak pejabat yang berkali-kali ditegur oleh KPK karena lalai melaporkan.
Michael mengungkapkan, ke depannya PSI mewajibkan anggota DPRD untuk secara berkala melaporkan LHKPN dan siap sewaktu-waktu harta kekayaannya diaudit. Transparansi dan akuntabilitas adalah satu faktor penilaian penting PSI dalam mengevaluasi anggota dewannya.
"Godaan korupsi itu sangat besar. Tugas partai adalah memastikan semua anggota dewan tidak keluar dari koridor akuntabilitas dan profesionalisme. Saya dan segenap pengurus PSI berkomitmen untuk mengawal dan mendampingi. Saya juga minta para anggota terpilih untuk saling mengingatkan dan menjaga agar tidak ada yang tersandung. Pemberantasan korupsi hanya bisa dilakukan bersama-sama," jelasnya.
Selain menyampaikan LHKPN, PSI juga mengajukan permohonan audiensi dengan Pimpinan KPK untuk meminta masukan terkait penyusunan kode etik yang dapat menjadi pegangan para anggota terpilih untuk memahami apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak sebagai pejabat publik. Para anggota terpilih juga telah menandatangani surat pernyataan bersedia disadap oleh KPK.
Anggota DPRD PSI wajib melampirkan nomor telpon aktif, akun surat elektronik (email), dan akun media sosial mereka, dan wajib memberitahu partai jika ada perubahan dari medium komunikasi yang mereka gunakan.
"Kami lihat kode etik yang dimiliki oleh KPK sangat ketat. Bahkan, seorang pegawai KPK punya tanggung jawab untuk mengawasi rekan-rekannya dan melaporkan ke Pengawasan Internal kalau ada yang patut dicurigai. Mekanisme pengawasan internal seperti ini kami akan terapkan di Fraksi Solidaritas Indonesia di Jakarta," tutup Michael.
Baca juga:
Grace Natalie Ungguli Perolehan Suara di Dapil 3 DKI Jakarta
Bermodal Rp3 Juta, Caleg Ini Melenggang ke DPRD Kota Bandung
PSI Nilai Kurang Bijak Membawa Latar Belakang Etnis Seseorang
Suara Partai Kecil di Pemilu 2019, 5 Tokoh Populer ini Terancam Gagal ke DPR
4 Partai Dengan Dana Kampanye di Bawah Rp 100 Miliar di Pemilu 2019
Saksi Dipersekusi di Depok, PSI Tempuh Jalur Hukum