Debat Panas Desmond Vs Mahfud soal Kasus Ferdy Sambo: Untuk Apa Kompolnas Ada?
Desmond pun meminta agar Kompolnas dan Kapolri dapat bekerjasama. Sehingga setiap kasus yang tengah ditangani dapat terungkap secara jelas.
Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan LPSK, Kompolnas dan Komnas HAM untuk membahas kasus penembakan Brigadir J, Senin (22/8). Rapat kali ini Ketua Kompolnas Mahfud MD dihujani pertanyaan. Salah satunya tugas kompolnas.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa, mempertanyakan tugas Kompolnas dalam penanganan kasus yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Kenapa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Apa yang disampaikan Retno Marsudi kepada Komisi I DPR RI? "Kita masih akan berjumpa lagi Insyallah pada satu kali lagi yang saya dengar, tapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita. Untuk itu, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak," kata Retno.
-
Kenapa Komisi III DPR menolak semua calon hakim agung yang diusulkan KY? Fraksi-fraksi di parlemen menyatakan ada kesalahan mekanisme seleksi karena KY meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat."Ada beberapa hal yang kami tangkap alasan penolakan semua calon hakim agung yang disampaikan oleh KY kepada DPR: ada isu calon hakim agung tidak memenuhi syarat tiga tahun sebagai hakim tinggi, ada juga isu bahwa calon hakim agung tidak memenuhi syarat 20 tahun sebagai hakim," ucap Anggota KY Sukma Violetta pada konferensi pers itu.
-
Kapan Idrus Hakimy diangkat menjadi anggota DPRD Sumbar? Pada 7 November 1966, Dt. Rajo Panghulu diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR) Sumatera Barat dari fraksi Golkar.
"Tugas kompolnas itu apa sih sebenarnya?," kata Desmond, dalam rapat.
Mahfud menjelaskan, tugas Kompolnas ikut mengawasi dan memberikan rekomendasi dalam kasus yang sedang ditangani. Sebab, Kompolnas merupakan mitra Mabes Polri.
"Komplnas itu pengawas eksternal Polri. Jadi dia mitra. Saya waktu ketemu pertama sebagai kompolnas saya bilang ke Kapolri saya tidak akan menjadi seperti pengawas dulu seperti itu. Kita kerja sama saja kalau kita punya masukan kita sampaikan. Itu sejak awal Kapolri dilantik saya bilang begitu. Kami tempatkan diri sebagai mitra," jelas Mahfud.
Desmond pun kembali bertanya, apakah pengawasan dan rekomendasi yang diberikan Kompolnas direspon oleh Kapolri. Dia pun menyinggung soal kasus KM 50.
"Pak, Kalau posisi sebagai mitra, apa bedanya dengan DPR? Sama saja," ucap Desmond.
"Sebenarnya Kompolnas ini perlu enggak? Kalau kapasitas cuma jadi jubir sepeti itu yang tidak perlu ada Kompolnas. Kasus KM 50 gimana? Bapak pernah bikin catatan itu kepada kepolisian?," sambungnya.
Mahfud pun mengakui, bahwa kalau rekomendasi yang diberikan pihaknya kepada Kapolri banyak yang mendapatkan respons. Termasuk, kasus KM 50.
"Saya pernah kirim surat langsung (ke Kapolri). Itu urusan kapolri. Saya pernah sebagai Menko Polhukam, ketua kompolnas, ini hasil penyidikan tindak lanjuti. Resmi pak tertulis pak," papar Mahfud.
Desmond pun meminta agar Kompolnas dan Kapolri dapat bekerjasama. Sehingga setiap kasus yang tengah ditangani dapat terungkap secara jelas.
"Yang saya tanya tugas bapak itu direspons enggak? Kalau tidak direspons maka tidak perlu ada Kompolnas. Kalau direspons berarti ada kompolnas. Polri semakin maju. Kan begitu Pak. Kita kan bernegara. Bukan menang-menangan," imbuh Desmond.
(mdk/ray)