Demi Pilkada Aman & Damai, Menko Hadi Ajak Semua Pihak Jaga Stabilitas Politik dan Hukum
Untuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai, menurut Menko Hadi semua pihak wajib menjaga stabilitas politik dan hukum
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto meminta seluruh kelompok masyarakat untuk menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan menjelang Pilkada 2024.
Dia menjelaskan stabilitas politik, hukum, dan keamanan mempengaruhi pelaksanaan pilkada, yang tahapannya telah berlangsung saat ini.
- Wamendagri Bima Arya Ajak Pemprov Gorontalo Jaga Stabilitas Politik & Keamanan di Pilkada
- Ini Cara Polisi Jaga Stabilitas Keamanan Selama Tahapan Pilkada di Pelalawan
- Cara Polri Jaga Stabilitas Keamanan Pilkada lewat Subuh Harmoni
- Pakar: Stabilitas Politik dan Keamanan Harus Jadi Pilar untuk Keberhasilan Pemerintahan Prabowo
“Untuk dapat mewujudkan pilkada yang aman dan damai, tentunya yang harus benar-benar dijaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan ini sangat penting dan utama,” kata Hadi Tjahjanto saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024 Wilayah Jawa di Yogyakarta, Rabu (21/8).
Demi menjaga stabilitas itu, dia menekankan tiap lembaga pemerintah dan penyelenggara pemilihan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
“KPU beserta pengawas, yaitu Bawaslu, kemudian DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dan lembaga non-Bawaslu harus on the track,” kata Hadi, dikutip dari Antara.
Pastikan Semua Pemilih dapatkan Hak Pilihnya
Kemudian, penyelenggara pemilihan juga harus memastikan setiap pemilih mendapatkan hak pilihnya, menjaga integritas serta bertindak netral.
Kemudian untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Menko Polhukam menginstruksikan kementerian/lembaga terkait di antaranya untuk menjamin ketersediaan anggaran, mengakomodir kepentingan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan mendukung ketentraman serta ketertiban umum.
Dalam kesempatan itu, Menko Hadi juga menginstruksikan jajaran aparat penegak hukum (TNI/Polri) juga untuk memberikan dukungan keamanan serta menjaga netralitas.
Kemudian kepada peserta pemilihan, Menko Polhukam meminta mereka taat prosedur, tidak curang, serta mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Terakhir untuk masyarakat, Menko Hadi meminta publik untuk ikut menjaga suasana tetap kondusif dan tertib, serta ikut mengawasi pelaksanaan pilkada sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam tahapan pelaksanaan Pilkada 2024, Menko Hadi berkeliling ke beberapa daerah di Indonesia untuk memimpin rapat koordinasi penyelenggaraan pilkada. Hadi pada minggu-minggu sebelumnya memimpin rapat koordinasi itu di Makassar untuk wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, kemudian di Jayapura untuk rapat koordinasi wilayah Papua, di Medan untuk wilayah Sumatera, dan Bali untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.