Demokrat kritik mutasi pejabat Polri di era Jokowi
Hal ini, menurut Syarief, sangat berbeda saat pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengkritik pemerintahan Jokowi yang dinilai seenaknya melantik pejabat Polri tanpa melihat aturan yang ada. Hal ini, kata dia, sangat berbeda saat pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Pemerintahan masa SBY beda dengan sekarang. Masa presiden sekarang punya kewenangan mengangkat dan mencopot Polri. Padahal itu bukan kewenangannya," kata Syarief di kantor DPP partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Minggu (6/9).
Hal ini dikatakan Syarief terkait rotasi jabatan Komjen Budi Waseso menjadi Kepala BNN dan Komjen Anang Iskandar sebagai Kabareskrim.
Syarief mengatakan pergantian Polri dan jajarannya di masa presiden SBY sudah berdasarkan aturan dari internal kepolisian. Peran presiden hanya sebagai sebagai penilai dan pemberian saran bagi pemilihan calon Polri.
"Pergantian pejabat Polri masa SBY sudah sesuai dengan aturan undang-undang melalui Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) yang dilengkapi oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)," ujar Syarief.
"Kemudian dari beberapa nama diberikan kepada presiden berdasarkan jejak rekam, dari situ presiden diminta pandangannya kemudian diputuskan. Usulan di mulai dari bawah sehingga tak ada gejolak dan sesuai aturan," katanya kepada awak media.
Dia menganggap kebijakan SBY bukan sesuatu yang reaksioner tetapi berdasarkan perencanaan yang matang dan sesuai aturan.
"Aturan yang baku bukan berdasarkan sesaat. Bukan berarti kita membela Buwas tapi agar aturan dan sistem pengangkatannya harus transparan dan akuntabel," pungkasnya.
Baca juga:
Partai Demokrat desak pemerintah segera atasi kebakaran hutan
Ogah tiru PAN, Ibas tegaskan Demokrat tetap di luar pemerintahan
Gagal usung Rasiyo-Abror, Demokrat dan PAN pasang Rasiyo-Lucy
Budi Waseso dicopot, Demokrat minta Polri bebas kepentingan
Siapa penjegal Pilkada Surabaya, KPU atau PAN dan Demokrat?
-
Kapan Prabowo Subianto menghadiri Upacara HUT Polri? Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto hadir dalam upacara HUT Polri ke-78, Senin kemarin.
-
Apa yang dilakukan Prabowo Subianto dalam Upacara HUT Polri? Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto hadir dalam upacara HUT Polri ke-78, Senin kemarin.
-
Siapa yang menyambut kedatangan Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyambut langsung kedatangan Prabowo.
-
Di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berada ketika HUT PP Polri? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Mengapa Budi Waseso berpendapat Pramuka penting? Pasalnya, kata dia, kegiatan Pramuka sudah ada dari zaman kemerdekaan Indonesia. "Kalau kita bicara Pramuka jangan hanya sekarang. Artinya, itu harus berawal dari sejarah. Dari zaman kemerdekaan, sebelum kemerdakaan Pramuka itu sudah aktif dan sudah ada. Dulu namanya pandu-pandu disatukan jadi Pramuka.