Pakar UGM Bicara Soal Dinasti Politik di Kursi DPR RI, Memperlemah Demokrasi di Indonesia
Para anggota DPR-RI terpilih untuk periode 2024-2029 disinyalir banyak yang berasal dari kerabat dan keluarga.
Ilustrasi demokrasi. (Gambar oleh Gerd Altmann dari Pixabay)
(©@ 2024 merdeka.com)Pada pesta politik tahun 2024 ini, pemilu khususnya di tingkat pemilihan legislatif diwarnai oleh isu adanya dinasti politik. Dikutip dari Ugm.ac.id, para anggota DPR-RI terpilih untuk periode 2024-2029 disinyalir banyak yang berasal dari kerabat dan keluarga.
Terkait adanya isu ini, Pakar Politik dan Demokrasi dari Fisipol UGM, Arga Pribadi Imawan, mengatakan bahwa adanya dinasti politik di kursi DPR ini bisa berdampak buruk bagi proses demokrasi selanjutnya.
-
Siapa yang mengungkapkan kekhawatiran soal demokrasi di Indonesia? Sama halnya dengan Omi, Koordinator Pertemuan Alif Iman Nurlambang mengaku dengan situasi terkini yang menyebut demokrasi Indonesia sedang diontang-anting. Ia mengatakan bahwa sesuai temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diduga ada intervensi dari lembaga eksekutif ke lembaga yudikatif.
-
Siapa yang menolak dinasti politik? Abu Bakar pun turut menolak secara tegas konsep dinasti politik. Hal ini terlihat dari ungkapan Abu Bakar menjelang wafatnya.
-
Siapa yang berperan penting dalam demokrasi Indonesia? Dalam sistem demokrasi parlementer, partai politik berperan penting. Partai politik merupakan wadah bagi rakyat untuk mengungkapkan aspirasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.
-
Siapa yang pernah jadi anggota DPR RI? Sosok Romo Wisnoe yang begitu berpengaruh di tengah kelompok penghayat, menjadi magnet bagi partai politik saat itu. Sejumlah partai berebut menariknya menjadi anggota partai. Dan di era 1980-an, dia lolos menjadi legisltatif sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.
-
Bagaimana cara demokrasi dijalankan di Indonesia? Dalam setiap pemilu, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Pemilihan umum yang bebas dan adil ini telah membantu memastikan pergantian kekuasaan yang damai antara pemerintahan yang satu dengan yang lainnya.
-
Bagaimana cara kader Golkar menghadapi perompak demokrasi? “Saya mengajak semua kader dan elit Partai Golkar selalu kompak untuk menghadapi perompak demokrasi yang bisa merusak tatanan dan keluhuran demokrasi yang telah kita bangun,“ tuntasnya.
“Saya kira ini menjadi salah satu konsekuensi dari anggota partai politik yang berasal dari elitis atau orang-orang dari lingkungan kekuasaan,” kata Arga dikutip dari Ugm.ac.id.
Lalu bagaimana adanya politik dinasti ini mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia? Berikut selengkapnya:
Didominasi Orang-Orang Politik
Arga melihat, sejauh ini partai besar sekalipun didominasi oleh orang-orang dari lingkup politik, bukan dari masyarakat luas. Bahkan jabatan strategis dengan mudah diperoleh dari hubungan keluarga dan kerabat. Dampaknya semakin sulit bagi individu dari kalangan masyarakat biasa untuk ikut andil dalam politik.
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencatat terdapat 79 dari 580 anggota parlemen yang memiliki kekerabatan dengan pejabat lainnya. Jumlah tersebut belum termasuk penelusuran lebih dalam seperti riwayat pekerjaan, proyek yang sama, ataupun kekerabatan jauh.
Meningkatkan Kolusi dan Nepotisme
Menurut Arga, fenomena kuatnya dinasti politik di ranah legislatif akan terus berlanjut dan menyebabkan eksklusivitas dalam lingkup politik. Ia mengakui bahwa dinasti politik pernah terjadi pada negara-negara besar seperti Amerika. Namun menurutnya di sana masih ada proses demokrasi yang bermain.
Sementara ia melihat fenomena di Indonesia adanya dinasti politik justru melemahkan demokrasi dan berpotensi meningkatkan kolusi dan nepotisme.
“Bagaimanapun ini merupakan hasil kompromi yang representatifnya berkurang. Karena mereka memiliki kontrak politik yang lebih kuat dengan partai politik yang bersangkutan,” kata Arga.
Virus Pembunuh Demokrasi
Pendapat yang kurang lebih sama disampaikan Busyro Muqoddas terkait dinasti politik. Ia melihat adanya dinasti politik bisa menjadi virus pembunuh bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Ia juga menyoroti tentang proses politik pada Pemilu 2024 ini. ia melihat pada pemilu tahun ini etika politik telah dikubur dan diganti dengan syahwat politik dari keluarga presiden.
“Proses politik selama pemilu kemarin membuktikan secara telanjang bahwa rasa malu telah hilang pada elite politik istana. Etika politik dikubur dan diganti dengan berkobarnya nafsu syahwat politik keluarga presiden,” kata Busyro dikutip dari Merdeka.com pada 12 Maret 2024 lalu.
Tingkat Elektabilitas Masih Jadi Perhatian
Terkait adanya dinasti politik, staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natalie, mengatakan bahwa narasi dinasti politik hanya dikeluarkan oleh pihak yang takut bertarung di Pilkada. Menurutnya, bagaimanapun tingkat elektabilitas paling diperhatikan pada sebuah partai politik untuk memajukan para calon yang akan berkontestasi.
“Zaman sekarang, setiap partai pasti akan berhitung secara ilmiah sebelum memberikan tiket partai. Bagaimana popularitas dan elektabilitas calon. Dengan cara begini bisa terlihat suara rakyat menginginkan pemimpin seperti apa. Karena dalam demokrasi langsung, suara rakyat lah yang menentukan,” kata Grace dikutip dari Liputan6.com pada 12 Juli 2024.
Tidak Ada Aturan yang Melarang
Secara konstitusi sendiri tidak ada peraturan yang secara jelas melarang anggota legislatif yang memiliki kerabat atau keluarga sesama pejabat. Oleh karena itu, Arga berharap kampus sebagai institusi pendidikan bisa memposisikan diri dalam upaya mengembalikan Marwah demokrasi nasional baik melalui diskusi-diskusi akademik maupun kajian praktisi.
“Maka ide-ide dari universitas dapat menjaga Marwah agar demokrasi kita bisa lebih baik. Di samping juga ikut berkontribusi besar pada kesadaran publik,” tutup Arga dikutip dari Ugm.ac.id.
