Demokrat minta Jokowi tegas tolak revisi UU KPK
"Kami ingin presiden mengambil sikap. Jangan dibiarkan polemik ini semakin tidak baik."
Partai Demokrat meminta agar Presiden Joko Widodo bersikap tegas terkait revisi Undang-undang 30/2002 tentang KPK. Pihak Demokrat ingin Jokowi bersikap konsisten untuk memperkuat KPK dan tidak melemahkan KPK.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menjelaskan seluruh keputusan akhir dari revisi UU KPK ada di tangan presiden.
"Bola panas ini ada di tangan presiden. Kami harap presiden tetap konsisten memperkuat KPK. Saya yakin beliau sebagai negarawan mencermati hal ini," katanya saat konferensi pers di Cafe Pisa Jalan Gereja Theresia, Jakarta, Jumat (12/2).
"Kami ingin presiden mengambil sikap. Jangan dibiarkan polemik ini semakin tidak baik," tambahnya.
Didi menegaskan bahwa pihaknya konsisten ingin memperkuat KPK. Tidak hanya itu, mantan anggota Komisi III DPR tersebut menjelaskan bahwa partainya bukan partai yang anti pada revisi undang-undang.
"KPK yang selalu bisa memerangi dan memberangus korupsi dan ingat kami tidak anti pada revisi uu," ujarnya.
Dia juga memaparkan bahwa partainya akan tetap mempelajari poin-poin yang krusial dalan revisi uu KPK tersebut.
"Terlihat kembali berulang-ulang ada hal-hal yang justru melemahkan posisi KPK. Kita tahu persoalan korupsi masih marak. Kita perlu lembaga independen dan kuat. Kita masih perlu KPK," tandasnya.
Baca juga:
Ini alasan Demokrat ngotot tolak revisi UU KPK
Demokrat ngaku belum terima naskah akademik revisi UU KPK terbaru
Soal revisi UU KPK, PPP ikut apapun keputusan resmi Presiden Jokowi
Soal revisi UU KPK, Luhut sebut Demokrat & Gerindra cari popularitas
Parpol penguasa selalu ngotot ingin revisi UU KPK
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Kapan Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi dibentuk? Deklarasi dihadiri sejumlah tokoh antara lain Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Bakrie, budayawan M Sobary, Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu. F-PDR turut melibatkan elemen masyarakat dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa, buruh, petani, nelayan yang berjuang untuk menegakkan demokrasi dan konstitusi demi Indonesia yang lebih baik di tengah kondisi politik Indonesia makin jauh dari cita-cita reformasi.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan para ketua umum partai di koalisi Indonesia Maju? Salah satu yang dibahas dalam pertemuan adalah pematangan calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.