Demokrat Minta Pemerintah Jangan Terburu-buru Tangani WNI Eks ISIS
Demokrat Minta Pemerintah Jangan Terburu-buru Tangani WNI Eks ISIS. Terkait hal itu, Pemerintah tentu harus melakukan validasi data terkait para eks kombatan ISIS tersebut. Dengan demikian, Pemerintah memiliki data akurat terkait profil masing-masing orang.
Anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, Pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang dalam menangani 600 lebih eks kombatan ISIS asal Indonesia. Perlu juga dipertimbangkan apakah mereka benar-benar berniat bergabung dengan ISIS.
"Tentu semuanya harus dipikirkan secara proporsional. Jadi tidak terburu-buru, tetapi betul-betul dimaping dengan baik. Apa yang sesungguhnya terjadi di sana, apa motif dan modusnya, seberapa dalam juga mantan-mantan WNI yang kemudian juga terlunta-lunta ke luar negeri sebagai akibat terbawa oleh ideologi ISIS ataupun berjuang dengan ISIS," ungkapnya, di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (14/2).
-
Bagaimana cara orang tersebut pamit dari grup WA Islami? Asalamualaikum. Halo teman-teman, dengan ini saya mengajukan izin untuk keluar dari grup. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, baik itu disengaja maupun tidak. Semoga sukses selalu untuk kalian semua! Wasalamu'alaikum.
-
Kenapa Strategi Nol Bersih IKN Nusantara dibentuk? Strategi ini berfungsi sebagai "kompas" bagi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam merencanakan, mengembangkan, dan mengelola kota untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2045.
-
Kapan Iswadi Idris menjadi Kapten Timnas Indonesia? Berkat karakternya itu, Iswadi dipercaya menjadi kapten Timnas Indonesia dari tahun 1970 hingga tahun 1980.
-
Di mana TNI dibentuk? Dahulu TNI dibentuk dan dikembangkan dari sebuah organisasi bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR).
-
Bagaimana prajurit TNI ini bertemu dengan calon istrinya? Lebih lanjut ia menceritakan bahwa awal perkenalan keduanya bermula dari media sosial. Menariknya selama berpacaran 3 tahun mereka hanya bertemu satu kali saja di kehidupan nyata.
-
Mengapa Strategi Nol Bersih IKN Nusantara penting? Strategi ini tidak hanya menyajikan aksi nyata yang mewujudkan visi Indonesia yang modern dan berkelanjutan, namun juga mewakili upaya nyata Indonesia dalam memerangi perubahan iklim, dan berkontribusi pada aksi iklim yang lebih luas di Asia dan Pasifik," ungkap Winfried Wicklein.
Terkait hal itu, Pemerintah tentu harus melakukan validasi data terkait para eks kombatan ISIS tersebut. Dengan demikian, Pemerintah memiliki data akurat terkait profil masing-masing orang.
"Sekarang ini data-data yang bersumber dari data intelijen ini bukan data yang diungkap ke publik, makanya pemerintah sekarang melakukan validasi untuk memastikan data-data yang ada di sana. Yang terkait keterlibatan para mantan WNI ini, apakah dia kombatan, supporting atau sebagainya," kata dia.
Menurut dia, Pemerintah tentu telah mempertimbangkan berbagai aspek. Salah satunya aspek hukum terkait status kewarganegaraan para eks kombatan ISIS.
"Aspek legal sudah clear, karena bagaimana pun juga WNI yang sudah kemudian bergabung dengan ISIS ini menjadi bagian dari konteks hukum, di mana warga negara ini sudah menanggalkan Kewarganegaraan Indonesia kemudian bergabung di dalam tentara di ISIS sendiri. Saya memahami perspektif negara dalam memahami ini," paparnya.
Selain itu, aspek stabilitas keamanan negara pun menjadi pertimbangan. Perlu dijamin bahwa rencana pemulangan eks kombatan ISIS justru menimbulkan ketidakamanan dalam negeri.
Dia pun mengomentari rencana pemerintah untuk hanya memulangkan anak-anak saja. Hal tersebut bukan perkara mudah. Tuliskan dari berbagai sudut pandang perlu diambil pemerintah.
"Satu sisi mengenai persoalan bagaimana tanggapan masyarakat di sini orang tua mereka yang ada di sana. Tetapi ini kearifan dan kebijakan pemerintah untuk melindungi khususnya anak-anak di bawah umur akibat ulah orang tuanya yang bertanggungjawab juga perlu dicarikan jalan keluar," katanya.
Pendekatan Psikologi
Salah satu pendekatan atau sudut pandang yang bisa digunakan, lanjut dia, yakni sudut pandang psikologi. Apakah kemudian tidak muncul problem bagi anak-anak tersebut jika dipisahkan dari orangtuanya.
"Anak-anak yang selama ini dibawa orang tuanya akan kita pisahkan nah itu problem tersendiri," jelas dia.
Terkait hal ini, dia mengambil contoh yang dilakukan oleh Presiden AS, Donald Trump ketika menangani pengungsi dari Meksiko.
"Jangan sampai seperti kebijakan yang diambil oleh Donald Trump ketika banyak pengungsi meksiko orang tuanya tidak boleh masuk tapi anak-anaknya diambil. Ini kan bakal menimbulkan persoalan baru terhadap anak-anak," imbuhnya.
Dalam penanganan anak-anak tersebut tentu akan ada banyak pihak yang terlibat. Jadi tidak hanya BNPT saja.
"Karena kita punya komisi anak ya kan. Anak ini tergantung kapasitasnya apakah dia balita dibawa lima tahun. kalau bicara anak-anak yang sangat dini usia lima tahun dia mengerti apa soal ideologi, dia mengerti apa soal sebuah perang. Tapi tidak menutup kemungkinan karena dia menyaksikan indoktrinisasi dari ideologi yang dilakukan oleh ISIS. Kita tidak boleh gegabah," tandasnya.
(mdk/eko)