Denny Indrayana dkk gugat kewenangan DPR setujui calon Kapolri ke MK
"Sistem tersebut bertentangan dengan sistem presidensial," kata Denny Indrayana.
Kewenangan DPR untuk menyetujui dan terlibat dalam pemilihan dan pemberhentian Kapolri dan Panglima TNI tengah dipermasalahkan ke Mahkamah Konstitusi(MK). Hal ini lantaran pelibatan tersebut dinilai bertentangan dengan hak prerogatif presiden untuk mengangkat pejabat mengisi dua posisi ini.
Atas hal itu, sejumlah aktivis dan pakar hukum tata negara mengajukan permohonan uji materi ke MK. Mereka menilai keterlibatan DPR seperti tertuang dalam Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Pasal 13 ayat (2), (5), (6), (7), (8), dan (9) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) justru membatasi hak prerogatif presiden.
"Sistem tersebut bertentangan dengan sistem presidensial. Pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden," ujar salah satu pemohon yang merupakan mantan Wamenkum HAM, Denny Indrayana usai mendaftarkan permohonan uji materi di gedung MK, Jakarta, Senin (26/1).
Denny mengatakan hak prerogatif tersebut tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Karenanya, menurut dia, pelibatan DPR merupakan bentuk pembatasan atas hak presiden.
"Kalaupun ada pembatasan atas hak prerogatif presiden, maka pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan jika secara tegas diatur di dalam UUD 1945 itu sendiri," ungkap dia.
Denny mengajukan permohonan ini bersama dengan beberapa pihak antara lain Indonesian Corruption Watch (ICW), Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, serta Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada (UGM). Mereka meminta MK untuk membatalkan frasa yang menjadi dasar hukum keterlibatan DPR.
Di samping itu, Denny juga mengungkapkan pengajuan permohonan ini didasari pada kondisi adanya ketegangan terkait pemilihan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Ketegangan tersebut membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesulitan untuk mengambil keputusan apakah akan mengganti Budi sebagai Kapolri atau tidak.
"Kalau dikabulkan, kita berharap ini bisa menjadi salah satu solusi. Presiden Jokowi bisa mengangkat kapolri baru," ungkap dia.
Pada kesempatan yang sama, Peneliti ICW Emerson Yunto berharap MK dapat menjadikan permohonan ini sebagai perkara dengan penanganan yang diprioritaskan. Menurut dia, putusan MK dinilai dapat membantu Presiden untuk segera mengambil keputusan terkait sengkarut pengangkatan Budi menjadi Kapolri.
"Ini adalah kondisi darurat yang itu harus jadi fokus dari MK, artinya kita meminta perlu ada prioritas dari MK untuk segera menyelesaikan ini, karena lagi-lagi kita butuh dukungan MK untuk menyelesaikan konflik antara BG (Budi Gunawan) dengan KPK," ungkap dia.
Baca juga:
Bambang Widjojanto tantang Komjen Budi Gunawan juga mundur
Kisruh KPK-Polri, ini pesan Ridwan Kamil ke Jokowi
Bambang Widjojanto ogah pra-peradilan seperti Komjen Budi
Syafi'i Ma'arif sebut Jokowi bukan orang merdeka, tersandera partai
Ibas minta Jokowi bijak perhatikan suara rakyat soal KPK vs Polri
-
Kapan Denny Caknan lahir? Denny Setiawan, yang lebih dikenal dengan nama panggung Denny Caknan, adalah seorang penyanyi dangdut terkemuka asal Ngawi. Ia lahir pada 10 Desember 1993.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berada ketika HUT PP Polri? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Kapan Hari Lahir Pancasila diperingati? Hari Lahir Pancasila, yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, adalah momen penting dalam sejarah Indonesia.
-
Siapa yang melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Mabes Polri? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Nurul Ghufron yang melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.