Desak Perppu KPK, ICW Tak Ingin Jokowi Berada di Ketiak Partai
Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera mengeluarkan Perppu UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ICW tak ingin Jokowi takut dengan lingkaran politiknya.
Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera mengeluarkan Perppu UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ICW tak ingin Jokowi takut dengan lingkaran politiknya.
"Mudah-mudahan presiden istiqomah untuk mengeluarkan Perppu, tidak kalah berdebat dengan partai, tidak takut dengan berbagai narasi ancaman ancaman partai," kata pegiat ICW, Donal Fariz dalam diskusi 'urgensi perppu KPK' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (2/9).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Kenapa Jokowi memanggil Menaker Ida dan Kakak Cak Imin? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Kapan Jokowi direncanakan akan pindah berkantor ke IKN? Presiden Jokowi menyampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga diagendakan pindah kantor pada waktu serupa, yakni berkisar Juni hinga Juli."Pak Basuki Juni, Juli," kata Presiden Jokowi di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/2). Presiden Jokowi sendiri menegaskan dirinya menunggu jalan tol dan bandara selesai pembangunannya lebih dahulu."Juni, Juli, saya nunggu airport-nya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airport-nya jadi (berkantor di sini)," tutur Presiden Jokowi.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Siapa yang menyatakan bahwa Jokowi memuji pencapaian PKB? Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB Maman Imanul Haq mengungkap isi pertemuan Jokowi dan dua menteri PKB itu.
"Presiden itu above, di atas partai, jangan sampai presiden itu seolah olah berada di ketiak partai untuk memutuskan hal hal yang seperti ini," sambungnya.
Donal melihat, Jokowi tengah dipengaruhi lingkaran politiknya supaya masyarakat melakukan gugatan uji materi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi sebagai opsi pertama. Menurutnya, opsi tersebut terbalik dan justru Perppu adalah ruang korektif yang tepat.
"Itu keinginan partai partai sejumlah orang orang di lingkaran presiden,
itu menurut saya opsi yang terbalik, mestinya Perppu adalah tindakan yang korektif karena penyelesaian secara administratif, perdata maupun sampai pidana ruang korektif itu dibuka terlebih dahulu baru upaya gugatan sebagai upaya terakhir," tuturnya.
Donal melihat, saat ini masyarakat dipaksa melakukan uji materi atas tindakan keliru yang dilakukan para pembentuk undang-undang. Menurutnya, para pembentuk UU tidak semangat mengoreksi UU KPK.
"Itu yang mendorong hari ini wacana presiden bisa melakukan tindakan korektif melalui perppu, tanpa malah meminta masyarakat memperbaikinya melalui judicial review sebagai the last effort," pungkas Donal.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Perlukah Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK? Klik di Sini!
Baca juga:
Pramono Soal Perppu KPK: Hanya Presiden yang Tahu, Jangan Dimultitafsirkan
Yasonna Minta Masyarakat Gugat ke MK Ketimbang Demo Desak Terbitkan Perppu KPK
Wapres JK: Perppu KPK Tunjukkan Lemahnya Wibawa Jokowi
Lima Ketum Parpol Sarankan Jokowi soal Perppu UU KPK jadi Opsi Terakhir
Politikus Arteria Dahlan Tak Setuju Jokowi Terbitkan Perppu UU KPK, Ini Alasannya
Dampak Pelemahan KPK Terhadap Sektor Ekonomi versi Faisal Basri