Dilaporkan ke KPK, Menkum HAM sebut 'konsekuensi dari kerjaan'

"Itu yang namanya intensitas politik," kata Yasonna.

2015-03-20 19:48:25

Kisruh Golkar

Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), Yasonna Hamonangan Laoly mengaku tak mau ambil pusing terkait pelaporan terhadap dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, dia menjawab dengan santai saat disinggung pelaporannya.

"Ah, enggak apa-apa lah, jalan saja, itu konsekuensi dari kerjaan saja," kata Yasonna di kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Jumat (20/3).

Menurutnya, laporan yang dilayangkan ke lembaga antirasuah itu merupakan akibat dinamika politik. Untuk itu, dia tidak begitu khawatir atas laporan dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukannya.

"Itu yang namanya intensitas politik," singkat Yasonna.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yasonna dilaporkan terkait penyalahgunaan wewenang sebagai penyelenggara negara dalam mensahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono.

"Kami datang melaporkan terkait melanggar pasal 23 undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tipikor," kata advokat, Muhammad Satu Pali di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (20/3).

Orang lain juga bertanya?

(mdk/efd)

Komnas HAM Beberkan Tiga Risiko Kerugian yang Bakal Dialami Masyarakat Imbas Peretasan PDN

Komnas HAM beberkan peretasan PDN itu berisiko merugikan warga negara dalam tiga aspek.

Komnas HAM 1 tahun yang lalu

Pekerja Kena PHK Berhak Terima 60 Persen Gaji Selama 6 Bulan dan Tunjangan Rp2,4 Juta Mulai 1 Januari 2025

Ini merupakan salah satu langkah nyata yang diambil adalah melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

PHK 1 tahun yang lalu

VIDEO: Kepolisian Paling Banyak Diadukan ke Komnas HAM, Ini Data Lengkapnya

Komnas HAM menjelaskan 278 orang melaporkan institusi Polri

Komnas HAM 1 tahun yang lalu

VIDEO: Kepolisian Paling Banyak Diadukan ke Komnas HAM, Ini Data Lengkapnya

Komnas HAM menjelaskan 278 orang melaporkan institusi Polri

Komnas HAM 1 tahun yang lalu

Detik-Detik Penangkapan Rampok Toko Jam Tangan Mewah di PIK 2, Pelaku Langsung Tiarap

Pelaku berhasil membawa lari sejumlah jam tangan mewah yang dijajakan oleh penjual di dalam toko

Perampokan 1 tahun yang lalu

Pekerja Rokok Khawatir Ada PHK Massal, Apa Penyebabnya?

Keputusan pemerintah sangat mengecewakan karena aspirasi dan masukan dari pihaknya tidak diperhatikan selama proses penyusunan beleid tersebut.

Industri Rokok 1 tahun yang lalu

Pemerintah Komitmen Tolak Upah Murah dan PHK Sepihak

Pihaknya sudah meluncurkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan.

Upah Murah 1 tahun yang lalu

Sentilan Keras Mahfud MD pada Menko Yusril Gara-Gara Tragedi ‘98 Bukan Pelangaran HAM Berat

Menurut Mahfud, sesuai Undang-Undang (UU) dan TAP MPR, hanya Komnas HAM yang boleh menentukan suatu peristiwa merupakan pelanggaran HAM berat atau tidak.

Mahfud MD 1 tahun yang lalu

Pengelolan Rupbasan akan Dilimpahkan Kemenkum HAM ke Kejagung, Ini Alasannya

Kemenkum HAM tengah membahas rencana pengalihan tersebut bersama dengan pihak Kejagung.

rupbasan adalah 1 tahun yang lalu

Kasus Penyuapan Wamenkum HAM, Pengadilan Putuskan Penetapan Tersangka Helmut Hermawan Tak Sah

Hakim berpandangan sehingga apa yang telah dilakukan oleh penyidik KPK dengan menetapkan termohon sebagai tersangka juga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Wamenkumham Eddy Hiariej 1 tahun yang lalu

Tak Perlu Khawatir, Pekerja Korban PHK Bisa Dapat Gaji dari Pemerintah Selama 6 Bulan, Begini Caranya

Lewat program ini diharapkan pekerja masih bisa memenuhi kebutuhan yang layak saat kehilangan pekerjaan selama 6 bulan.

PHK Karyawan 1 tahun yang lalu

Catatan Komnas HAM Potret Penanganan HAM di Papua Sepanjang 2024

Dampak dari konflik bersenjata dan kekerasan menimbulkan berbagai persoalan, baik korban jiwa maupun luka-luka,

Papua 1 tahun yang lalu

Komnas HAM Kecam Aksi KKB Papua Bunuh dan Bakar Pilot Selandia Baru

Komnas HAM pun mendesak aparat untuk segera melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku serangan tersebut.

Teror KKB 1 tahun yang lalu