Diperiksa KPK, Eks Wabup Bekasi Dicecar Izin Meikarta
Diperiksa KPK, Eks Wabup Bekasi Dicecar Izin Meikarta. Rohim sendiri diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Rohim menyebut, saat Meikarta hendak dibangun di kawasan Cikarang, saat itu dirinya sudah tidak menjabat Wakil Bupati Bekasi.
Mantan Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintareja mengaku dicecar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal izin pembangunan proyek Meikarta. Namun Rohim mengklaim dirinya tak tahu menahu soal perizinan Meikarta.
"Saya pensiun tanggal 14 Mei, sedangkan proses izin (Meikarta) itu setelah Mei. Jadi saya tidak tahu," ujar dia usai diperiksa di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/1).
-
Siapa yang ditangkap KPK dalam kasus suap proyek di Labuhanbatu? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Siapa yang melanjutkan pembangunan Benteng Kuto Besak? Sultan Muhammad Bahauddin yang menjabat tahun 1776-1803 melanjutkan proses pembangunan.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Apa yang ditemukan di Bekasi? Warga Bekasi digegerkan temuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong. Polisi pun melakukan penyelidikan.
-
Di mana kejadian Bupati Bengkulu Utara ditarik terjadi? Dalam tayangan yang beredar, Mian tampak berada dekat dengan orang nomor satu di Indonesia saat mengunjungi Pasar Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara.
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
Rohim sendiri diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Rohim menyebut, saat Meikarta hendak dibangun di kawasan Cikarang, saat itu dirinya sudah tidak menjabat Wakil Bupati Bekasi.
"Meikarta itu proses izinnya setelah saya selesai menjabat, saya sudah pensiun. Jadi saya tidak tahu," kata dia.
KPK sebelumnya mengendus perizinan proyek Meikarta bermasalah. Lembaga antirasuah pun sempat mengimbau agar pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi mengaudit ulang izin tersebut.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.
Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludin; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.
Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.
Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.
Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
KPK Periksa Mantan Wabup Bekasi Rohim Mintareja Tekait Suap Meikarta
KPK Panggil Mantan Wakil Bupati Bekasi Terkait Suap Meikarta
Pengembang Suap Rp 1 Miliar ke Pemkab Bekasi untuk IMB Meikarta
Disebut di Sidang Meikarta, Politisi PDIP Waras Klaim Tak Tahu Soal Rp 1 M
20 Legislator Bekasi Pelesiran ke Thailand Pakai Duit Suap Proyek Meikarta
Suap Meikarta, KPK Panggil Eks Anggota DPRD Bekasi Taih Minarno