Disebut Tak Bisa Dibina, Eks Direktur KPK Sujanarko Akan Somasi Kepala BKN Bima Haria
Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (PJKAKI KPK), Sujanarko, mempertanyakan pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana yang mengecap dirinya dan 50 pegawai KPK lainnya tak bisa dibina.
Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (PJKAKI KPK), Sujanarko, mempertanyakan pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana yang mengecap dirinya dan 50 pegawai KPK lainnya tak bisa dibina.
Diketahui, 75 pegawai yang dibebastugaskan akibat tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK), 51 di antaranya dipecat. Mereka dipecat lantaran dianggap tak bisa dibina.
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Dilabeli dengan pernyataan tidak bisa dibina, Sujanarko mempertanyakan perbedaan dirinya dan pegawai KPK lainnya dengan teroris. Sujanarko juga berencana melayangkan somasi kepada Bima Haria.
"Apa bedanya saya dengan teroris? Apa bedanya saya dengan pasukan separatis, sampaikan ini ke Bima Haria untuk bisa menjawab hal itu, apa argumentasinya. Saya tengah berpikir akan melakukan somasi terhadap Bima Haria," ujar Sujanarko dalam keterangannya, Kamis (27/5/2021).
Sujanarko merupakan salah satu dari 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK. Sujanarko yang kini menyatakan diri pensiun dari lembaga antirasuah itu meminta Bima Haria membuktikan anggapan pegawai KPK yang dipecat tak bisa dibina dan tak memiliki wawasan kebangsaan.
"Paling tidak dia bisa menjawab dan punya bukti dan fakta bahwa saya tidak bisa dididik, saya dilabeli merah, apa buktinya, saya ikut organisasi terlarang, saya taliban, buktikan," kata Sujanarko.
Atas dasar itu, Sujanarko menyatakan perang terbuka dengan Bima Haria Wibisana. Sujanarko berharap Bima Haria bisa segera menyampaikan bukti yang dia minta.
"Kayaknya kita harus perang terbuka deh, dia (Bima Haria) biar enggak ngumpet terus gitu, enggak profesional itu," ujarnya.
Sujanarko juga menyatakan protes kepada Bima Haria terkait proses TWK. Dia menilai banyak kejanggalan dalam proses tes peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).
"Pertama komentar saya, dia sangat tidak profesional dan kejam, ini bisa disampaikan langsung ke Bima Haria, kenapa saya sampaikan demikian, saya juga asesor nasional, jadi saya tahu persis kira-kira proses (asesmen) seperti (TWK) itu," kata Sujanarko.
Menurut Sujanarko asesmen TWK terhadap para pegawai KPK oleh BKN hanya menggunakan tiga dari enam komponen. Tiga komponen tes yang diterapkan BKN dalam asesmen TWK ini yakni esai, tulis, dan wawancara.
"Di asesmen center ada 6 elemen tes yang wajib dilakukan, itu kira-kira yang pertama tertulis, tes esai, role play, dan itu diatur di peraturan KPK, FGD dan presentasi, satunya saya lupa. Dengan dilakukan oleh asesmen center dengan 6 elemen tadi, tingkat reliabilitas dan validitas hasilnya maksimal 65 persen, jadi hanya 40 sampai 65 persen, kalau itu pakai 6 komponen tadi," kata Sujanarko.
Menurut Sujanarko, lantaran BKN hanya menggunakan tiga dari enam komponen, sejatinya tingkat validitas dan reliabilitasnya semakin rendah. Menurut Sujanarko, kemungkinan tingkat validitas dan reliabilitasnya antara 40 hingga 50 persen.
"Kalau semakin kecil komponen, tingkat validitas, tingkat reliabilitasnya semakin rendah, tidak mungkin mencapai 65 persen, mungkin 40 sampai 50. Dengan alat ukur yang sangat buruk ini bisa dibayangkan dia melabeli 51 orang dengan orang yang sudah rusak, tidak bisa diperbaiki, tidak bisa dididik terkait wawasan kebangsaan," kata dia.
Sumber: Liputan6.com
Reporter: Fachrur Rozie
Baca juga:
Wakil Ketua KPK Akui TWK Pegawai Tidak Diatur dalam Undang-undang
Pegawai KPK Minta Firli Bahuri Tetap Lantik 75 Orang Tak Lolos TWK jadi ASN
Pemberantasan Korupsi Dinilai Lebih Sistematis Lewat Tes Wawasan Kebangsaan
Surati Firli Bahuri, 75 Pegawai KPK Lolos TWK Minta Pelantikan ASN Ditunda
Pegawai KPK Lolos TWK Ingatkan Firli Bahuri soal Tabrak Aturan Lewat Surat Terbuka
Mantan Direktur KPK Nyatakan Perang Terbuka dengan Ketua BKN soal TWK