Ditjen Polpum Kemendagri bahas penganggaran bantuan dana parpol
Risnandar Kabagren Ditjen Polpum mengutip pernyataan calon Wali Kota Bandung Nurul Arifin terkait besaran 108 rupiah per suara yang hanya cukup untuk beli permen. Kenaikan 1.000 per suara merupakan usulan bersama termasuk KPK dan ada tahapan untuk kenaikannya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat untuk membahas pengganggaran bantuan keuangan partai politik pasca terbitnya PP No. 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
Rapat yang pimpin Sesditjen Polpum Didi Sudiana dan dihadiri Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Wariki, DJA Kemenkeu, Karoren Kemendagri. Rapat berlangsung Senin (15/1) di Ditjen Polpum Kemendagri.
-
Apa yang disosialisasikan Kemendag? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum. Untuk itu, Kemendag menggelar sosialisasi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru mengenai ekspor pada Selasa, 18 Juli 2023.
-
Kapan Kapolda Kepri mencium istrinya? Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Yan Fitri Halimansyah tertangkap kamera sedang mencium istrinya saat melantik ratusan calon anggota Polri di Polda Kepri.
-
Bagaimana Kemendagri mengimbau Pemda dalam membuat perencanaan gerakan menanam? Apabila dibutuhkan, lanjut Tomsi, Pemda dapat melibatkan pihak ketiga dalam menyusun perencanaan gerakan menanam. Ini khususnya terhadap penanaman sejumlah komoditas yang perlu menjadi perhatian, seperti bawang merah, cabai, dan jagung. Komoditas ini kerap mengalami kenaikan harga di banyak daerah, sehingga perlu upaya penanganan. "Separuh lebih ya kita masih mengalami kenaikan-kenaikan harga cabai, bawang, yang secara teorinya harusnya teman-teman di daerah dapat mengatasi itu dengan melakukan gerakan menanam," ujarnya.
-
Apa yang Kemendagri harapkan dari Pemda dalam gerakan menanam ini? Tomsi menegaskan, gerakan menanam sejumlah komoditas harus direncanakan dengan baik agar dapat berjalan berkesinambungan. Dia mengatakan, beberapa daerah sudah melakukan penanaman, tapi hasilnya belum signifikan lantaran kurang terencana dengan baik.
-
Kenapa Kemendagri mendorong Pemda untuk membuat perencanaan gerakan menanam? Upaya ini dibutuhkan Pemda untuk mengendalikan laju inflasi di daerah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap pemerintah daerah (Pemda) dapat menyusun perencanaan gerakan menanam dengan baik. Upaya ini dibutuhkan untuk mengendalikan laju inflasi di daerah.
-
Kenapa Pavlopetri tenggelam? Penyebab tenggelamnya Pavlopetri masih belum diketahui. Meskipun demikian, beberapa ahli meyakini kota itu mungkin tenggelam akibat gempa bumi yang terjadi sekitar tahun 1000 SM atau 375 M.
Didi menyampaikan pada tahun 2018 pemerintah telah menganggarkan Rp. 13.167.442.296,- untuk bantuan keuangan parpol, sehingga masih dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 108.753.319.704,- untuk mencukupi kebutuhan anggaran pasca kenaikan banpol dari Rp. 108,-/suara menjadi Rp. 1.000,-/suara berdasarkan PP No/ 2018 yang ditanda tangani Presiden Jokowi pada 4 januari 2018 lalu.
Mewakili Direktur Anggaran Kemenkeu Meggi menyampaikan, kebutuhan bantuan keuangan parpol sudah disadari oleh Kementerian Keuangan pada saat perencanaan 2018 sudah ada permintaan untuk mengalokasikan 1.000 rupiah per suara.
"Tapi kemudian karena belum ada dasar hukum dalam bentuk peraturan pemerintah, maka diminta ditunggu dulu sampai ada dasar hukumnya. Pasca terbitnya PP tersebut Mendagri diminta bersurat ke Menkeu menyampaikan keutuhan pemenuhan bantuan keuangan kepada partai politik. Kemudian antisipasi proses selanjutnya hasil verifikasi terhadap besaran yang akan dibayarkan dan hasil audit dari BPK," katanya.
Sebagaimana diketahui awalnya pemerintah mengusulkan kenaikan sebesar 5.400 rupiah per suara, kemudian KPK merekomendasikan kenaikan sebesar 1.071 rupiah per suara, hingga Menteri Keuangan menyampaikan persetujuan kenaikan sebesar 1.000 rupiah per suara.
Terkait jumlah kenaikan ini Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Wariki menyampaikan, "dari sisi sense mengenai perhatian terhadap kehidupan politik demokrasi meskipun belum cukup tapi merupakan sinyal terhadap perbaikan kehidupan politik di Indonesia ke depan."
Risnandar Kabagren Ditjen Polpum mengutip pernyataan calon Wali Kota Bandung Nurul Arifin terkait besaran 108 rupiah per suara yang hanya cukup untuk beli permen. Kenaikan 1.000 per suara merupakan usulan bersama termasuk KPK dan ada tahapan untuk kenaikannya.
Didi berpesan untuk mengedepankan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan anggaran parpol yang mengamanatkan penggunaannya untuk pendidikan politik. Senada dengan Didi, Dewi Kasubdit Bappenas menuturkan, "pelaksanaan PP No 1/2018 pasal 9 Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat sehingga bisa menjadi aturan Permendagri yang menjadi perhatian di partai politik apalagi dikaitkan dengan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di mana indikator parpol masih kurang."
Baca juga:
KPUD kembalikan Rp 67 miliar dana sisa Pilgub 2017 ke Pemprov DKI
Jokowi terbitkan PP tentang dana parpol
Ditanya soal kenaikan dana Parpol, Djarot mengaku tak tahu
Anies-Sandi tersandung dana parpol DKI
Ini jawaban Djarot soal Anies sebut dana parpol dinaikkan 10 kali lipat di eranya
Tak mau kecele dua kali, Anies bakal kaji ulang Pergub dikeluarkan Ahok-Djarot