Dituding DPRD Jateng politisasi dana desa, Ganjar tetap santai

Meski Ganjar membantah mempolitisasi dana desa, namun diakuinya dana tersebut rawan dikorupsi.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo membantah mempolitisasi sosialisasi dana desa di daerah-daerah seperti yang diutarakan anggota dewan dari Komisi A DPRD Jateng. Ganjar justru menanyakan tudingan anggota Komisi A, Prajoko Haryanto yang mengatakan bahwa sosialisasi dana stimulan yang diberikan Pemprov Jateng ke desa sarat muatan politis menjelang Pemilu 2014.

"Letak dipolitisasi seperti apa? Nggak ada yang menyatakan dipolitisasi," kata Ganjar kepada wartawan di Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Jawa Tengah Selasa (11/2).

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, perihal dana desa, pihaknya memang sedang melakukan sosialisasi di sejumlah daerah yakni di enam karesidenan se-Jawa Tengah. Namun, dalam ranah itu, Ganjar menyadari bahwa ada kemungkinan kekhawatiran anggota dewan yang proses pengawasannya mengkhawatirkan potensi dikorupsi.

"Kita menyiapkan betul, ada kekhawatiran dari temen-temen dewan jangan sampai nanti dikorup dan lain lain, kita mempersiapkan betul, mereka dipastikan perencanaan bagus, unsur kultural, musyawarah desa dihidupkan, pelaksanaannya, formnya sederhana, monitoring evaluasi pekerjaan dan terakhir pelaporannya disiapkan," ujarnya.

Menurut Ganjar dana stimulan untuk bantuan desa yang nilainya mencapai Rp 453,3 miliar tersebut direncanakan akan mulai diuji coba pada tahun 2014 ini. "Saya mengujicobakan tahun ini, kalau tahun ini terus maka akan kita pukul terus," bebernya.

Meski dalam waktu dekat akan ada dana desa dari pemerintah pusat, namun menurutnya dana stimulan yang diberikan Pemprov Jateng akan mengisi kekosongan yang tidak terbantu oleh dana dari pusat, menyusul ditetapkannya UU Desa yang disahkan oleh DPR RI.

"Itu dana stimulan yang akan mengisi mana saja yang menjerit di situ. Kita tinggal UU Desa, PP-nya untuk apa. Saya akan mengisi kekosongan. Kalau dari pusat dapat Rp 1 miliar, maka kita lihat yang kosong-kosong. Dan saya di stand by kan untuk itu," imbuhnya.

Sebelumnya anggota Komisi A DPRD Jateng, Prajoko Haryanto menyatakan perihal bantahan Gubernur pada saat yang bersamaan mengatakan, ada kecurigaan bahwa sosialisasi program bantuan desa oleh Gubernur menguntungkan politik tertentu menjelang Pemilu 2014.

"Bisa digunakan kampanye oleh Ganjar dalam pemenangan Pileg dan Pemilu 2014. Karena lahirnya sudah banyak pro kontra. Dengan serentak seluruh desa dicairkan bareng itu kan ada apa, termasuk Ganjar turun ketemu lurah lurah. Bukan duitnya Ganjar, yang mengesahkan Komisi A," kata Prajoko.

Dia menganggap bahwa penyampaian program oleh Gubernur terlihat menjadi milik Gubernur yang berangkat dari partai PDI Perjuangan.

"Artinya, Gubernur mengumpulkan lurah-lurah kalau itu dari Gubernur. Itu kan menumpangi. Karena itu program provinsi yang disahkan melalui Komisi A. Jadi penyampaian itu nggak boleh diklaim oleh Gubernur," tegasnya.

Politisi Demokrat itu mengaku, selayaknya program bantuan desa disosialisasikan oleh elemen Bapermasdes, anggota Dewan melalui dapil masing-masing serta media massa.

"Tidak harus gubernur turun ke bawah, karena ini jelang Pemilu. Jadi ada dugaan itu dimanfaatkan untuk politik tertentu. Karena pantauan kami di Pemalang, hanya Gubernur guyon-guyon (bercanda-canda) ketemu lurah saja. Jadi hanya membuang-membuang energi," pungkasnya.