DPD RI desak pemerintah buka keran moratorium pemekaran daerah

Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam menyatakan, bahwa sudah lebih dari dua tahun draft 2 (dua) Peraturan Pemerintah tentang penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah ada di meja Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

2018-09-24 14:22:39

Komite I DPD RI Desak pemerintah segera buka keran moratorium pemekaran daerah. Saat menerima audiensi Forum Komunikasi Nasional (Forkonas) Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Delegasi berbagai Kabupaten/kota calon pemekaran se-Indonesia. Di Ruang GBHN Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin, 24 September 2018.

Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam menyatakan, bahwa sudah lebih dari dua tahun draft 2 (dua) Peraturan Pemerintah tentang penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah ada di meja Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Namun sampai saat ini draft tersebut sebagai landasan adanya pemekaran daerah belum diterbitkan oleh pemerintah.

"Sikap DPD RI dalam mendukung pemekaran tidak berubah. Kami terus dorong dan mendesak moratorium dicabut. Dasar penataan daerah melalui pemekaran adalah perintah UU Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah. Landasan hukum pemekaran yaitu PP tentang penataan daerah dan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah yang masih di meja Wapres selaku Ketua DPOD dan belum disahkan," ujar Senator Jawa Tengah tersebut.

Komite I DPD RI ©2018 Merdeka.com

Ketua Komite I Benny Rhamdani dalam pernyataannya saat memimpin pertemuan tersebut menyebutkan bahwa DPD RI mendukung penuh pemekaran. DPD RI akan terus berjuang bersama rakyat di daerah untuk memperjuangkan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang.

"Komite I DPD RI terus memperjuangkan agar 173 usulan pemekaran meliputi 16 DOB Provinsi dan 157 DOB kabupaten/Kota terwujud. Sudah bekali-kali Komite I mengadakan Rapat Kerja dengan Mendagri bahkan sudah bertemu dengan Wapres selaku Ketua DPOD, bahkan sudah menggelar Konsolidasi Nasional dan pertemuan Nasional tentang DOB, namun dasar hukum dari pemekaran yaitu dua PP tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah belum juga terbit sampai hari ini," ucapnya.

Selanjutnya Benny Rhamdan membeberkan alasan pemerintah dalam memoratorium pemekaran adalah ketiadaan anggaran Negara membiayai DOB. Melihat hal tersebut ketua Komite I menyayangkan sikap pemerintah yang mengabaikan pemekaran untuk keadilan dan kesejahteraan daerah.

"Setiap tahun pemerintah mengucurkan dana puluhan trliliun dari APBN untuk membiayai BUMN dan anak perusahaan yang tidak menguntungkan, alangkah lebih baik untuk membiayai DOB. Dengan adanya DOB kesejahteraan akan semakin merata, rentang kendali pemerintahan semakin baik, dan keadilan semakin merata," lanjutnya.

Sementara itu, perwakilan dari Forum Percepatan Calon DOB Majedi Effendi mengatakan hanya DPD RI yang tanggap dan peduli terhadap perjuangan DOB. Bahkan Forkonas DOB lahir dari rekomendasi DPD RI.

"Saat ini kami bersama 1600 pengurus Forkonas seluruh Indonesia yang hadir. Kami mengajak DPD RI yang peduli dengan perjuangan kami untuk menghadap dan mendesak pemerintah dan Presiden ke Istana untuk segera mengesahkan payung hukum pemekaran, kami hanya minta itu segera ditandatangani," ungkapnya

Ketua Komite I Benny Rhamdani bersama dengan seluruh pimpinan Komite I dan Anggota mendukung penuh perjuangan pemekaran daerah. Di samping itu akan ikut serta dalam aksi damai ke Istana Negara bersama dengan 1600 pengurus Forkonas Calon DOB seluruh Indonesia menuntut pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Penataan daerah, dan Peraturan Pemerintah tentang Desain besar Penataan Daerah.

Turut Hadir Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi, Fahira Idris, Jacob Esau Komisi, Anggota Komite I, Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro dan 1600 pengurus Forkonas percepatan Calon Daerah otonomi Baru.

Baca juga:
Terganjal moratorium, usulan pemekaran 318 daerah masih dikaji pemerintah pusat
Fokus pembangunan infrastruktur, usulan pemekaran 314 wilayah ditunda
DPD RI dukung pemekaran DOB di perbatasan Indonesia dan Malaysia
Mendagri sebut di sisa masa jabatan Jokowi tak ada pemekaran daerah
Mendagri sebut 237 daerah mengantre untuk dimekarkan
Alasan anggaran, pemerintah moratorium pemekaran daerah DPD

(mdk/hhw)