Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI

<b>15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI</b>

15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI

75 tahun berlalu, ini kisah Peristiwa Situjuah yang renggut banyak pejuang Pemerintah Darurat RI.

Peristiwa Situjuah merupakan salah satu rangkaian perjuangan berdarah bangsa Indonesia pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949.

Peristiwa ini terjadi pada 15 Januari 1949 kala subuh hari. Oleh karenanya, setiap tanggal 15 Januari di Indonesia diperingati sebagai hari Peristiwa Situjuah. Tahun 2024 ini adalah peringatan ke-75 tahunnya.

Peristiwa Situjuah merupakan bentuk perjuangan dalam mempertahankan Republik Indonesia dari serangan penjajah. Tercatat sebanyak 69 pejuang gugur dalam peristiwa ini.

Peristiwa penyerangan oleh pasukan penjajah Belanda terhadap para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) menewaskan beberapa orang pimpinan pejuang dan puluhan orang anggota pasukan lainnya, di antaranya Chatib Sulaiman, Arisun Sutan Alamsyah, dan Kapten Thantowi. Ini kisahnya.

<b>Berawal dari Pembentukan PDRI</b>

Berawal dari Pembentukan PDRI

PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) adalah suatu pemerintahan darurat yang dibentuk pada 22 Desember 1948 oleh beberapa orang pimpinan pejuang kemerdekaan Indonesia dan dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.

PDRI dibentuk sebab adanya Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Dalam agresi tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan oleh Belanda. Penawanan ini menyebabkan adanya vakum kekuasaan di Indonesia yang baru merdeka. 

Pada 19 Desember sore hari Syafruddin Prawiranegara bersama Kol. Hidayat, Panglima Tentara dan Teritorium Sumatra, mengunjungi Mr. Teuku Mohammad Hasan, Gubernur Sumatra/Ketua Komisaris Pemerintah Pusat di kediamannya, untuk mengadakan perundingan.

Malam itu juga mereka meninggalkan Bukittinggi menuju Halaban, daerah perkebunan teh, 15 km di selatan Kota Payakumbuh. Sejumlah tokoh pimpinan republik yang berada di Sumatra Barat dapat berkumpul di Halaban, dan pada 22 Desember 1948 mereka mengadakan rapat.

Dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Ibu kota PDRI adalah Bukittinggi, namun perjuangannya lebih banyak terjadi di desa-desa dan hutan-hutan Sumatra Tengah sehingga disebut "Pemerintahan Dalam Rimba Indonesia" (PDRI) oleh pihak Belanda.

<b>Awal Mula Peristiwa Situjuah 15 Januari 1949</b>

Awal Mula Peristiwa Situjuah 15 Januari 1949

Mengutip laman umsb.ac.id, tragedi bermula pada 14 Januari 1949. Ketika pimpinan PDRI, laskar pejuang dipimpin Ketua Laskar Pertahanan Rakyat Sumatra Tengah, Chatib Sulaiman mengadakan rapat membahas strategi perjuangan di sebuah lembah, yang dikenal dengan Lurah Kincia.

Rapat dilaksanakan atas instruksi Gubernur Militer Sumatra Tengah Sutan Mohammad Rasjid dan dipimpin oleh Chatib Sulaiman selaku Ketua Markas Pertahanan Rakyat Daerah.

Selain itu rapat juga diikuti oleh beberapa orang pimpinan pejuang lainnya, di antaranya Arisun Sutan Alamsyah (Bupati Militer Lima Puluh Kota), Letnan Kolonel Munir Latief, Mayor Zainuddin, Kapten Tantawi, Lettu Azinar, Letda Syamsul Bahri serta 69 orang pasukan BPNK.

Hasil rapat memutuskan bahwa mereka akan menyerang Kota Payakumbuh yang diduduki Belanda, dan akan menduduki kota itu sambil menggelorakan semangat perlawanan gerilya rakyat untuk membuktikan pada dunia internasional bahwa Pemerintahan Republik Indonesia masih ada dan didukung rakyat yang terus melakukan perlawanan dan perjuangan.

Semua dilakukan untuk melawan propaganda Belanda yang selalu mengatakan bahwa mereka telah menguasai Indonesia sepenuhnya setelah mereka berhasil menduduki ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta, serta menangkap dan mengasingkan para pemimpin Republik.

Seusai rapat, peserta beristirahat di sebuah surau di Lurah Kincia, di kala subuh pasukan Belanda menghujani lembah itu dengan berondongan peluru. Lokasi yang tak menguntungkan, senjata yang tak memadai, para pejuang pun tak mampu memberikan perlawanan.

Chatib Sulaiman, Bupati Limapuluh Kota Arisun St. Alamsyah, Letkol Munir Latif, Mayor Zainuddin, Kapten Tantawi, Letnan Anizar, Sjamsul Bahri, Rusli dan Baharuddin, gugur bersama 60 pejuang lainnya. Peristiwa yang terjadi di Lurah Kincia, Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat ini pun dikenal dengan sebutan Peristiwa Situjuah Berdarah.

Jenazah Chatib Sulaiman bersama delapan penjuang lainnya dimakamkan di Lurah Kincia, delapan orang di Banda Dalam, 13 orang di Situjuah Gadang, dan 39 orang lainnya di Nagari Situjuah Batua.

DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.

Baca Selengkapnya
Momen Keseruan Puan Maharani Kunjungi Sentra Kerajinan Tembaga di Lereng Merapi, Siap Beri Dukungan pada Usaha Warga
Momen Keseruan Puan Maharani Kunjungi Sentra Kerajinan Tembaga di Lereng Merapi, Siap Beri Dukungan pada Usaha Warga

Para perajin tembaga dan warga sekitar sangat antusias menyambut kedatangan Ketua DPR RI itu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.

Baca Selengkapnya