DPR Bakal Panggil KPK Terkait Kegaduhan
Sahroni menegaskan bahwa DPR juga akan memanggil KPK untuk meminta klarifikasi terkait berbagai kisruh yang belakangan ini terjadi di lembaga antirasuah tersebut.
Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menyayangkan sejumlah kegaduhan di KPK, terakhir ialah soal kabar komunikasi Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dengan pejabat di Kementerian ESDM.
Agar lebih terbuka, dirinya menyarankan seluruh kegaduhan di KPK bisa diselesaikan di DPR.
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Kenapa Komisi III DPR menolak semua calon hakim agung yang diusulkan KY? Fraksi-fraksi di parlemen menyatakan ada kesalahan mekanisme seleksi karena KY meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat."Ada beberapa hal yang kami tangkap alasan penolakan semua calon hakim agung yang disampaikan oleh KY kepada DPR: ada isu calon hakim agung tidak memenuhi syarat tiga tahun sebagai hakim tinggi, ada juga isu bahwa calon hakim agung tidak memenuhi syarat 20 tahun sebagai hakim," ucap Anggota KY Sukma Violetta pada konferensi pers itu.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Bagaimana tanggapan Plt Kepala BPS terkait kritik Komisi XI DPR RI? Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, BPS memiliki indikator kesejahteraan petani melalui Indeks Kesejahteraan Petani yang tahun 2023 sedang dalam proses pencacahan di lapangan.“Harapannya indikator dapat menjadi indikator lebih baik untuk mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian," katanya.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Kapan Rizki Natakusumah menjabat sebagai anggota DPR RI? Rizki telah menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 1 Oktober 2019, dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan legislatif.
“Tentu saya menyayangkan sederet kehebohan yang ditimbulkan oleh Pak Johanis Tanak. Lagi-lagi KPK menyajikan kegaduhan kepada masyarakat. Dan lebih mirisnya lagi, (kegaduhan) ini datang dari pejabat negara. Jadi lebih baik jangan gaduh. Jangan saling menyalahkan di media, selesaikan saja di hadapan DPR agar lebih transparan,” ujar Sahroni dalam keterangan (14/4).
Sebab Sahroni tidak ingin kasus ini berlarut-larut tanpa adanya kejelasan dan proses verifikasi. Sahroni juga ingin masalah ini diselesaikan secara kenegaraan agar tidak menimbulkan drama berlebih di tengah masyarakat.
“Kita ini bernegara jangan terlalu dibuat rumit. Apa-apa harus gaduh dulu, jawab ke sana, jawab ke sini, akhirnya malah timbul asumsi liar. Sebab bapak itu sudah pejabat negara, marwah institusi melekat pada diri bapak. Selesaikan secara hubungan kelembagaan, duduk bersama kami di DPR. Jika merasa informasi tersebut tidak benar, sampaikan pembelaan bapak di hadapan kami. Mari sama-sama kita verifikasi kasus ini agar cepat menemui kejelasan,” sambungnya.
Terakhir, Sahroni menegaskan bahwa DPR juga akan memanggil KPK untuk meminta klarifikasi terkait berbagai kisruh yang belakangan ini terjadi di lembaga antirasuah tersebut.
“Jadi kami akan panggil KPK untuk menanyakan kegaduhan2 yang akhir-akhir ini terjadi. Termasuk soal chat ini. Biar rakyat lihat dan dengar langsung. Lalu hasilnya kami akan rekomendasikan untuk proses lebih lanjut bila ada pelanggaran,” tandasnya.
Baca juga:
DPR akan Panggil KPK terkait Kisruh Brigjen Endar hingga Kasus di Kementerian ESDM
VIDEO: Brigjen Endar Emosi Dilarang Masuk Gedung KPK, "Saya Masih Berhak di Sini!"
VIDEO: Kapolri Tegaskan Brigjen Endar Perjuangkan Haknya Melalui Dewas KPK dan PTUN
KPK Berdalih Pemecatan Brigjen Endar Sesuai Ketentuan dan Tidak Diperpanjang
Brigjen Endar Priantoro Surati KPK Sebelum Gugat ke PTUN, Ini Isinya
Dewas KPK Periksa Lima Pimpinan KPK Imbas Pencopotan Brigjen Endar