DPR Gelar Raker Bahas Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja 6 Desember 2021
DPR dan Pemerintah akan memastikan aturan turunan UU Cipta Kerja tidak dibuat untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. MK memberikan tenggat waktu dua tahun untuk perbaikan.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan menggelar rapat kerja (Raker) dengan pemerintah untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Nomor 22 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rencananya rapat kerja akan digelar pada 6 Desember 2021.
"Kita akan raker nanti bersama pemerintah tanggal 6 Desember untuk membahas beberapa pokok-pokok, dan mencermati putusan MK," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/11).
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Apa yang terjadi pada aplikasi Sirekap KPU di dapil DKI Jakarta II? “Dalam hitungan tersebut terdapat penggelembungan jumlah perolehan suara yang bila dijumlahkan melebihi jumlah DPT DKI Jakarta II,” kata Kiki, Minggu (18/2).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Raker pemerintah dan DPR akan membentuk tim kerja bersama. DPR dan Pemerintah akan memastikan aturan turunan UU Cipta Kerja tidak dibuat untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. MK memberikan tenggat waktu dua tahun untuk perbaikan.
"Kita akan rapat bersama dengan pemerintah di raker itu akan mungkin akan difollow up dengan bentuk tim kerja bersama dan kemudian tidak akan mengambil kebijakan-kebijakan turunan berupa PP (peraturan pemerintah) yang strategis seperti amanat MK, itu yang menjadi konsen kita," jelas poltikus NasDem ini.
Willy menilai putusan uji formil terhadap omnibus law merupakan hal yang wajar. Putusan ini menjadi catatan penting bagi DPR dalam menyusun undang-undang. Penyusunan undang-undang dengan omnibus baru kali ini dilakukan DPR dan pemerintah.
"Tentu akan menjadikan ini catatan. Jadi ini suatu hal yang wajar saja karena ini pengalaman peratama kita dalam membuat UU berupa omnibus law," kata Willy.
"Sebelumnya kan kita satu subjek satu policy, sekarang kan diomnibuslawkan. Inilah tantangan untuk kemudian bisa melakukan lompatan hukum. Jadi memang bukan suatu hal yang gampang," pungkasnya.
Baca juga:
HNW: Pemerintah dan DPR Harus Melaksanakan Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja
Revisi UU Cipta Kerja Dikhawatirkan Turunkan Minat Investasi Asing
Rupiah Ditutup Melemah Seiring Respon Pasar Terkait Revisi UU Cipta Kerja
'Putusan MK terkait UU Cipta Kerja Tidak Menghasilkan Kepastian Hukum'
Aturan Pengupahan dalam UU Cipta Kerja Tetap Berlaku