DPR: Ketidakpastian Pandemi Covid-19 Harus Diantisipasi saat Susun RAPBN 2022
Dalam rapat paripurna DPR ke-18 masa persidangan V tahun 2020-2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan sejumlah kisaran indikator ekonomi makro untuk penyusunan RAPBN 2022.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah tetap mengantisipasi ketidakpastian pandemi Covid-19 dalam penyusunan kerangka ekonomi makro RAPBN 2022. Hal tersebut disampaikan Puan selepas rapat paripurna DPR RI ke-18 masa persidangan V tahun sidang 2020 - 2021, Kamis (20/5/2021).
"Pemerintah saat ini memang terus menggalakkan program vaksinasi Covid-19. Meski begitu, kondisi penuh ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 tetap harus diantisipasi dalam menyusun kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal RAPBN 2022. Berbagai indikator memang menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan ekonomi terus membaik, tetapi APBN tetap harus mengantisipasi bila sewaktu-waktu terjadi perburukan kondisi pandemi," kata Puan.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Apa itu ANBK? ANBK adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer, program yang dirancang untuk menilai mutu tiap satuan pendidikan seperti Sekolah, Madrasah atau kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.
-
Kenapa ANBK dilakukan? Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan dan evaluasi pendidikan dengan cara pemetaan mutu melalui program asesmen nasional (AN).
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Bagaimana APBN digunakan untuk mencapai kesejahteraan yang merata? Fungsi distribusi, APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ini dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata tanpa kesenjangan.
-
Kenapa Kemenpan-RB memperketat tes CPNS? Azwar Anas juga memastikan tes CPNS tahun ini akan lebih ketat. Salah satunya, dengan memasang dua kamera Face Recognition. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi joki CPNS."Tahun ini kita perketat dengan membuat Face Recognition baik di depan saat pendaftaran maupun di dalam di depan komputer. Sehingga tidak terjadi lagi seperti di kasus kejadian kemarin ada joki yang masih bisa masuk," bebernya.
Dalam rapat paripurna DPR ke-18 masa persidangan V tahun 2020-2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan sejumlah kisaran indikator ekonomi makro untuk penyusunan RAPBN 2022.
Pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8 persen dengan tingkat inflasi 2,0-4,0 persen. Selain itu, diusulkan pula tingkat suku bunga SUN 10 Tahun 6,32-7,27 persen, nilai tukar Rupiah Rp13.900,00-Rp15.000,00 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia 55-65 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 686-726 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.031-1.103 ribu barel setara minyak per hari.
Sri menyatakan pemerintah menegaskan penanganan Covid-19 tidak lantas membuat upaya perbaikan fundamental perekonomian jadi terabaikan. Indonesia memiliki sejumlah masalah struktural yang masih harus diatasi, yakni kualitas SDM, infrastruktur yang belum memadai, produktivitas rendah, serta birokrasi, institusi, dan regulasi yang tidak efisien, rumit, dan belum bebas dari korupsi.
Terkait hal ini, Puan menyebut fundamental perekonomian memang harus dibenahi. Namun, dia juga berharap agar program yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan penghasilan bagi rakyat.
"Seluruh masalah struktural terkait SDM, produktivitas hingga birokrasi memang mesti dibenahi. Namun, program-program yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dan penghasilan bagi rakyat secara langsung dan cepat juga harus diprioritaskan oleh pemerintah," katanya.
DPR mendorong agar pemerintah melakukan belanja efektif efisien pada 2022. "DPR mendorong pemerintah untuk tetap memprioritaskan program pemulihan sosial dan ekonomi sebagai prioritas. Selain itu, belanja pemerintah juga harus lebih efektif dan belanja non-prioritas mesti dipertajam. Tentu saja defisit dan utang harus dikendalikan dengan baik," pungkasnya.
Baca juga:
Pemerintah Usul Tarik Utang Rp 879,9 T Tutup Defisit APBN di 2022
Berikut Usulan Asumsi Makro Pemerintah di RAPBN 2022
Dampak Covid-19, Indonesia Alami Kerugian Hingga Rp1.356 Triliun di 2020
Pemerintah Ancam Sanksi Berat Pejabat Kementerian Lembaga yang Doyan Impor
Menko Luhut Kesal Belanja APBN Banyak untuk Produk Impor