DPR RI minta Myanmar penuhi janji fasilitasi kepulangan pengungsi Rohingya
DPR RI minta Myanmar penuhi janji fasilitasi kepulangan pengungsi Rohingya. Fadli menambahkan November lalu, sudah ada kesepakatan antara Bangladesh-Myanmar terkait kasus pengungsi Rohingya di Bangladesh. Pengungsi Rohingya yang akan kembali ke Myanmar di bawah perjanjian repatriasi.
Plt Ketua DPR RI, Dr Fadli Zon melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Bangladesh Mohammed Shahriar Alam. Pertemuan digelar di Dhaka untuk membahas pengungsi Rohingya yang kini berjumlah 1,1 juta orang di Cox's Bazar, daerah Bangladesh yang berbatasan dengan Myanmar.
Fadli Zon didampingi oleh Dubes LBBP RI untuk Bangladesh, Rina P Soemarno, dan anggota delegasi Nurmansyah Efendi Tanjung (F-PDIP) dan Ledia Hanifa Amaliah (F-PKS).
"Kami menyampaikan bahwa selama ini DPR RI sudah menunjukkan komitmen untuk pengungsi Rohingya," kata Fadli Zon, Selasa (19/12).
Fadli menambahkan November lalu, sudah ada kesepakatan antara Bangladesh-Myanmar terkait kasus pengungsi Rohingya di Bangladesh. Pengungsi Rohingya yang akan kembali ke Myanmar di bawah perjanjian repatriasi.
Dalam perjanjian itu, Myanmar juga diwajibkan untuk membangun infrastruktur dan menjamin keselamatan warga yang pulang ke Rakhine. Namun belum terlihat adanya komitmen Myanmar untuk mewujudkan dua hal itu. Terbukti dengan arus pengungsi yang terus terjadi dari Rakhine ke wilayah Bangladesh.
"Kami ingin mendorong seluruh anggota Parlemen di Asean untuk bersama mencari solusi. Komitmen ini juga harus datang dari pemerintah Myanmar agar mereka bisa menerima kembali para pengungsi Rohingya," tegas Fadli.
Dari temuan di lapangan, mayoritas pengungsi Rohingya mengaku ingin pulang ke kampung halamannya. Hanya sedikit yang enggan kembali. Kebanyakan karena trauma dengan kekerasan oleh militer yang menimpa di Rakhine.
"Saya kira Indonesia harus mendukung MoU repatriasi dengan membuka komunikasi antara Indonesia-Myanmar Dalam MoU tersebut disampaikan akan adanya proses Repatriasi hingga dua bulan ke depan dengan menjamin keamanan dalam proses pemulangan pengungsi," kata Fadli.
Sementara itu Ledia Hanifa menjelaskan parlemen Indonesia juga meminta pemerintah Bangladesh memberikan kemudahan bagi dokter dan relawan untuk mendapatkan visa.
"Bantuan kesehatan ini sangat dibutuhkan," kata Ledia.