Driver online curhat ke Komisi V minta nasib mereka diperhatikan

​Driver online curhat ke Komisi V minta nasib mereka diperhatikan. "Kami sebagai asosiasi driver kami ingin membawakan aspirasi kami ke komisi V bahwa rekan roda dua sampai saat ini belum ada kejelasan payung hukum bagi mereka," kata Ketua Umum ADO, Christiansen F.W.

Komisi V DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Asosiasi Driver Online pagi ini. DPR ingin mendengar keluhan dan aspirasi para driver transportasi online atas sejumlah masalah yang belakangan terjadi.

Ketua Umum ADO, Christiansen F.W, meminta DPR menyampaikan ke pemerintah agar menerbitkan kebijakan yang adil bagi transportasi online, khususnya roda dua. Christiansen mengatakan hingga sekarang regulasi yang dikeluarkan pemerintah belum mengakomodir masalah yang dihadapi para pengemudi online. Pemerintah diharapkan segera menerbitkan kebijakan bagi transportasi online roda dua.

"Kami sebagai asosiasi driver kami ingin membawakan aspirasi kami ke komisi V bahwa rekan roda dua sampai saat ini belum ada kejelasan payung hukum bagi mereka," kata Christiansen di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).

Saat ini, kata dia, pemerintah baru merevisi aturan transportasi online roda empat melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Tanpa Trayek. Rencananya regulasi baru itu akan dijalankan pada 1 April mendatang.

"Tapi kami sangat sayangkan rekan kami yang sesama driver online sampai saat ini pemerintah terkesan belum memberikan reaksi akan memberikan legitimasi akan keberadaan mereka melakukan profesi ini," jelasnya.

Dalam rapat ini, pihakya menyampaikan keluhan soal pemutusan kerja sepihak terhadap mitra (pengemudi) yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi transportasi online. Perusahaan disebut hanya menerima laporan dari konsumen tanpa memverifikasinya terlebih dahulu.

"Rekan kami sudah bekerja melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin tapi karena satu dan lain hal dan laporan dari konsumen yang belum tentu itu benar rekan kami banyak yang diputus mitra oleh perusahaan," paparnya.

Keluhan lain yang disampaikan yakni terkait aturan tarif yang diterbitkan pemerintah dan banyaknya jumlah pengemudi transportasi online. Aturan itu, lanjutnya, berdampak pada ketimpangan pemasukan pengemudi. Hal ini pun memicu gesekan antara driver online dengan driver transportasi konvensional.

"Tarif yang saat ini roda dua atau empat akibat persaingan harga tersebut kami selaku pelaku usahanya sangat dirugikan ditambah lagi banyak promo-promo yang diberikan kepada konsumen. Memang menyenangkan dan menarik konsumen," tegasnya.

"Tapi sekali lagi kami minta diperhatikannya sebagai pelaku usaha agar adanya keseimbangan. Supaya saat kami pulang ke rumah bisa membawa hasil," sambung dia.

Baca juga:
Wali Kota Depok tak hadiri sosialisasi aturan soal ojek online
Pemkot buat aturan soal ojek online, angkot di Depok batal mogok
12 Ribu sopir angkot Depok siap turun ke jalan demo angkutan online
Bima Arya minta semua angkutan online setop dulu di Bogor
Bima Arya pastikan tidak ada pembakaran angkot di Bogor
Polisi bantah ada bentrok susulan angkot Bogor dengan ojek online
Demo sopir angkot bikin repot warga Bogor