Eks Pegawai KPK Istilahkan Pemecatan pada 30 September Sebagai Peristiwa 'G30STWK'
Mantan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono telah menerima surat keterangan pemberhentian dari pimpinan KPK dan berlaku 30 September 2021. Surat ketrangan pemberhentian tersebut mengingatkannya dengan peristiwa kelam masa lalu hingga dipelesetkan G30STWK.
Mantan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono mengaku telah menerima surat keterangan pemberhentian dari pimpinan KPK dan berlaku 30 September 2021. Menurut Giri, surat keterangan pemberhentian tersebut mengingatkannya dengan peristiwa kelam masa lalu hingga diplesetkan menjadi G30STWK.
"G30STWK. Hari ini kami dapat SK dari pimpinan KPK. Mereka memecat kami! berlaku 30 September 2021. Layaknya, mereka ingin terburu-buru mendahului presiden sebagai kepala pemerintahan. Memilih 30 September sebagai sebuah kesengajaan. Mengingatkan sebuah gerakan yang jahat & kejam. Diterima?" tulis Giri dalam akun twitternya @girisuprapdiono seperti dikutip Liputan6.com, Kamis (16/9).
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kapan Nawawi Pomolango dilantik sebagai Ketua KPK sementara? Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango berpose sesaat sebelum memberi keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/11/2023). Sebelumnya Presiden Joko Widodo, melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Bagaimana Nawawi Pomolango akan memimpin KPK sementara? Nawawi juga menegaskan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian sementara Firli dari jabatan Ketua KPK merupakan dasar bagi Firli untuk berhenti bekerja di KPK untuk sementara hingga proses hukumnya selesai.
Giri mengutip sebuah pemberitaan di media bahwa menurut pakar pimpinan KPK tidak berhak memberhentikannya, termasuk pegawai yang lain.
"Kita akan terus melawan & melakukan upaya hukum. Masih punya waktu sampai dengan 30 September 2021 Gimmick peringatan hari besar, yang selalu diciderai dengan kebusukan yang dibungkus TWK. Semoga, 1 Oktober akan menjadi hari kemenangan kita kegelapan akan menjadi terang, luka yang telah membuka cahaya," tulis Giri.
Baginya, ada langkah yang terorganisir dalam rangka mempercepat pemecatan para pegawai KPK. Padahal, batas waktu peralihan sendiri masuk di bulan Oktober 2021.
"Rupanya, ada gerakan koordinasi percepatan pemberhentian oleh pihak pemerintah & pimpinan KPK. Menurut UU KPK, batas waktu akhir 2 tahun peralihan kami a/ 17 Oktober 2021. Mereka sudah enggak tahan & memilih 30 September. Ada apa?" kata Giri.
"Jadi siapa yang mengendalikan negara ini?" sambungnya.
Sebelumnya, sebanyak 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) akan dipecat pada 30 September 2021. Hal tersebut diungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (15/9) hari ini.
"Memberhentikan dengan hormat kepada 51 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021," ujar Alex saat jumpa pers seperti dikutip dalam chanel youtube KPK.
Alex menyebut jika 51 pegawai itu merupakan pegawai yang mendapat rapor merah dalam TWK. Sementara 6 lainnya adalah mereka yang tak bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan. Sementara, terhadap 18 pegawai nonaktif yang telah mengikuti diklat bela negara dan dinyatakan lulus bakal dilantik menjadi ASN
"KPK akan mengangkat dan melantik 18 pegawai KPK yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan," kata dia.
Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
57 Pegawai KPK yang Dipecat Masih Tunggu Keputusan Presiden Jokowi
Aksi Unjuk Rasa Pegawai KPK Nonaktif Bersama Pegiat Antikorupsi
Novel Baswedan: Berupaya Berantas Korupsi Justru Kami Diberantas
Firli Bantah Tawarkan Pegawai KPK Tak Lulus TWK Masuk ke BUMN
Pesan Alexander Marwata ke 57 Pegawai Dipecat: Banyak Ladang Pengabdian di Luar KPK
Batas Akhir November, KPK Pilih Pecat Pegawai Tak Lolos TWK di September
KPK Bakal Pecat 57 Pegawai Tak Lulus TWK pada 30 September 2021