Empat Kader PDIP Masuk Bursa Calon Kepala Otorita IKN: Ada Ahok hingga Risma
Calon Kepala Otorita IKN, PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan sejumlah nama kader yang masuk dalam bursa calon kepala otorita Ibu Kota Negara. Nama itu adalah mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, Mensos dan mantan Walikota Surabaya Tri Rismaharini, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, hingga Wali kota Semarang Hendrarprihadi.
Hasto mengatakan, empat kader PDIP ini sangat berprestasi sebagai kepala daerah. Namun, PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo.
-
Kapan Palangka Raya ditetapkan menjadi calon Ibu Kota? Gagasan ini sebelumnya dilemparkan oleh Presiden Soekarno pada 1950-an lalu. Saat itu, Soekarno melihat Palangka Raya memiliki potensi yang kuat sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian negara.
-
Kapan Cak Imin ikut potong tumpeng di IKN? Gibran Rakabuming Raka mengungkit keikutsertaan Muhaimin Iskandar pada acara potong tumpeng di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
-
Kenapa Cak Imin ikut potong tumpeng di IKN? "Cak Imin dulu belum tahu dan dalam situasi belum kontestasi terpaksa harus ikut seremonial bersama pemerintah," ujar Jubir Timnas AMIN Angga Putra Fidrian dikutip Sabtu (23/12).
-
Siapa yang mengatakan Cak Imin 'terpaksa' ikut potong tumpeng di IKN? "Cak Imin dulu belum tahu dan dalam situasi belum kontestasi terpaksa harus ikut seremonial bersama pemerintah," ujar Jubir Timnas AMIN Angga Putra Fidrian dikutip Sabtu (23/12).
-
Siapa yang memberikan pelukan hangat kepada ibu kantin? Setiap siswa bahkan saling bergantian memberi pelukan hangat. Seperti apa momen kedekatannya? Simak ulasan selengkapnya berikut ini. Ibu Kantin Dikelilingi Anak Lulusan Belum lama ini, akun Instagram @bandung.banget berbagi unggahan berupa video singkat. Dalam video berdurasi pendek tersebut, nampak deretan siswa yang diketahui baru saja melangsungkan momen kelulusan.
-
Apa yang di dorong oleh Puteri Komarudin kepada pelaku UMKM? “Kita masih punya celah yang perlu dipersempit. Makanya, kami harapkan bimbingan teknis (bimtek) ini bisa semakin mendorong pelaku UMKM beralih ke arah digital. Hal ini karena digitalisasi akan membantu pelaku UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas. Sekaligus, akan mempermudah sistem pembayarannya karena penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standar),” ungkap Puteri dalam Pembukaan Bimbingan Teknis Produksi dan Kewirausahaan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, Senin (4/12).
"Tetapi keputusan berada di tangan Pak Jokowi. Yang jelas PDI Perjuangan memiliki kader-kader yang mumpuni, yang memiliki kemampuan teknokratik, kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang memahami desain suatu tata letak kota yang betul-betul memperhatikan kebahagian warganya, itulah yang dimiliki oleh bu Risma, Pak Ahok, Pak Anas, Pak Hendi wali kota Semarang," ujar Hasto di Jakarta, Sabtu (29/1).
Hasto menyebut sesungguhnya PDIP masih banyak kepala daerah yang berhasil di luar empat nama tersebut. PDIP dengan sekolah partainya mengembangkan anggotanya yang menjadi struktur partai, calon legislatif dan calon kepala daerah.
"Tetapi sekali lagi, sepenuhnya kami serahkan keputusannya kepada Pak Jokowi," jelasnya.
Hasto menekankan, bagi PDIP yang terpenting bagi ibu kota negara adalah penjabaran koridor strategis yang dulu dirancang oleh Bung Karno dengan menjadikan Kalimantan dalam pandangan geopolitik Indonesia untuk menjadi pemimpin di dunia.
Bagi Jokowi, lanjutnya, ibukota negara baru ini merubah paradigma pembangunan Indonesia sentris yang sebelumnya hanya difokuskan pada Indonesia bagian Barat. Akibatnya berbagai keluhan terkait aspek ketimpangan pun muncul. Hingga ada ketidakpuasan dengan isu ketidakadilan.
"Itu diubah dengan konsepsi Indonesia sentris yang menempatkan Kalimantan sebagai ibu kota negara itu dapat dilakukan dengan baik sebagai bentuk bagaimana perubahan paradigma Indonesia bagi dunia," pungkasnya.
Kriteria Calon Kepala Otorita IKN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menyiapkan siapa Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) seiring dengan UU IKN telah disahkan oleh DPR di Sidang Paripurna, Selasa (18/1). Harapannya, Kepala Badan Otorita IKN nanti memiliki latar belakang arsitektur dan punya pengalaman sebagai kepala daerah.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga membeberkan IKN akan menjadi kota sehat, efisien, yang produktif dan zero emission. Butuh waktu 15-20 tahun pembangunan IKN selesai. Tetapi, dia berharap, pada 2024 istana serta 4-6 kementerian sudah bisa dipindah.
"Yang penting infrastruktur terlebih dahulu kita harapkan pembangunan di luar istana itu dari investasi juga," kata Jokowi.
Soal nama-nama kandidat Kepala Badan Otorita IKN, pada 2 Maret 2020, Jokowi juga sempat membeberkan beberapa kandidat mulai dari Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro hingga Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
(mdk/ray)