Erupsi Gunung Agung, Jokowi perintahkan Gubernur Bali ambil tindakan

Erupsi Gunung Agung, Jokowi perintahkan Gubernur Bali ambil tindakan. Kemenko PMK juga sudah menugaskan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PU PERA, Kementerian ESDM, dan sejumlah kementerian lain, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melakukan litigasi terkait bencana itu.

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai antisipasi peningkatan aktivitas Gunung Agung dan laporan perkembangan Gunung Sinabung. Jokowi meminta Gubernur Bali I Made Mangku Pastika segera mengambil tindakan agar aktivitas Gunung Agung tidak berdampak pada masyarakat setempat.

"Presiden sudah perintahkan kepada Pak Gubernur untuk segera melakukan langkah-langkah, tindakan berkaitan dengan hal-hal yang perlu kita lakukan dalam waktu yang tidak pasti ini," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/9).

Kemenko PMK juga sudah menugaskan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PU PERA, Kementerian ESDM, dan sejumlah kementerian lain, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melakukan mitigasi terkait bencana aktivitas Gunung Agung.

"Pemerintah telah melakukan mitigasi terkait hal tersebut bagaimana kemudian ketidakpastian erupsi ini nantinya akan menjadi lebih parah atau apakah akan ada tanggap darurat atau masa transisi karena saat ini memang masih pada posisi siaga," jelasnya.

Puan memastikan, aktivitas Gunung Agung tidak berdampak pada sektor pariwisata Bali. Sebab, pemerintah telah mengambil langkah cepat agar akses transportasi di Bali tetap stabil.

"Sudah dilakukan strategi bagaimana kemudian memang tidak terjadi dampak yang lebih luas berkaitan dengan transportasi, juga bahwa semuanya aman karena memang tidak semua desa atau wilayah terdampak secara luas," ucapnya.

Sementara mengenai perkembangan bencana Gunung Sinabung, Puan menyebut pemerintah tengah mengupayakan relokasi pengungsi tahap dua dan tiga. Relokasi pengungsi tahap satu diklaim telah selesai.

"Untuk tahap satu pada tahun 2010 itu 370 KK sudah kita selesaikan dan sudah mendapatkan relokasi dan sudah mendapatkan hunian juga. Kemudian sisanya di tahap dua sudah 80 persen yang kemudian proses selanjutnya sudah kita lakukan," terang dia.

Untuk tahap tiga, pemerintah akan merelokasi pengungsi yang berjumlah sekitar 1.655 KK. Mereka akan dipindahkan ke Kecamatan Siosar.

"Luas daerah Siosar itu kurang lebih 480 Ha," kata Puan.

Mantan ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR ini menambahkan, sudah ada komitmen antara Pemprov Sumut, Kabupaten Karo dan kementerian Kementerian Lingkungan Hidup agar pengungsi segera direlokasi ke kawasan seluas 480 Ha tersebut.