Event MotoGP Mandalika Butuh 13 Izin Jokowi: Lemas Saya
Jokowi mengaku lemas saat mengetahui penyelenggaraan Motogp Mandalika memerlukan 13 perizinan
- Jaga Aspek Keberlanjutan Lingkungan Event MotoGP Mandalika, BRI Peduli Berhasil Kelola 22 Ton Sampah
- Jokowi Pastikan Ajang MotoGP di Mandalika Tetap Berlanjut Tahun Depan
- Jokowi Nonton Langsung MotoGP di Sirkuit Mandalika Hari Ini
- Jokowi Ingin Persoalan Hak Cipta Segera Rampung: Bisa Berdampak ke Seniman, Pencipta Lagu
Rider asal Italia itu sukses finis terdepan dengan catatan waktu 41 menit 20.293 detik.
Dia meraih kemenangan setelah Jorge Martin mengalami crash pada lap 13 sekaligus menyalip Maverick Vinales yang sempat mengambil alih posisi terdepan dalam balapan. © 2023 maverick
Event MotoGP Mandalika Butuh 13 Izin Jokowi: Lemas Saya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil soal perizinan penyelenggaraan event internasional maupun nasional di Indonesia, baik konser musik hingga olahraga.
Jokowi pun mencotohkan penyelenggara MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) harus mengurus 13 surat izin dan rekomendasi untuk menggelar event tersebut.
"Begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan, lemes saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus. Tapi namanya bukan perizinan, namanya surat rekomendasi. Sebetulnya sama saja, perizinan itu cuma diganti nama saja, dihaluskan menjadi surat rekomendasi," kata Jokowi saat Peresmian Peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggara Event di The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin (24/6).
Padahal, event MotoGP Mandalika di NTB membawa dampak yang luar biasa bagi perekonomian Indonesia. Tak hanya itu, event internasional tersebut juga menyerap ribuan tenaga kerja dan UMKM Indonesia.
"Saya berikan contoh saja, MotoGP di Mandalika. Saya cek ke panitia, ini efeknya luar biasa, dampak ekonominya Rp4,3 triliun. Bisa menyerap melibatkan tenaga kerja 8.000, UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000," ujarnya.
Jokowi menyampaikan alur perizinan penyelenggaraan event di Indonesia dimulai dari tingkat paling bawah yakni, desa. Selain itu, penyelenggara MotoGP harus mengantongi surat rekomendasi dari Ikatan Motor Indonesia (IMI), Polres, Polda NTB, Mabes Polri, surat dukungan dari RSUD NTB, hingga surat pemberitahuan dari Bea Cukai.
"Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding eventnya. Mungkin masih ada tambahan lagi ini izin yang sudah saya sebut mungkin ada tambahan lagi. Atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum eventnya terjadi. Ini fakta,"
tutur Jokowi.
"Karena saya tanya lansung, problemnya apa sih. Ini sama dengan konser musik, event-event olahraga lainnya. Sudah tidak akan mungkin jauh dari yang tadi saya sebutkan tadi. Betapa sangat beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia," sambungnya.
Jokowi pun menyinggung soal Singapura yang berhasil menggelar konser musik Taylor Swift dan Coldplay selama enam hari. Bahkan, Singapura menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menggelar konser Taylor Swift.
Dia memperkirakan separuh penonton konser Taylor Swift dan Coldplay di Singapura merupakan masyarakat Indonesia. Jokowi menyebut Singapura dengan mudahnya mendapat tambahan konser Coldplay begitu tiket ludes terjual, sedangkan Indonesia hanya satu hari.
"Saya tanya ke penyelenggara, karena memang urusan perizinan kita ruwet. Padahal yang saya dengar kualitas suara sound system waktu Coldplay di GBK dengan yang di sana, itu bagus yang di sini. Ini yang harus kita tepuk tangani. Tapi hanya dapat sehari. Inilah yang harus kita selesaikan," ungkap Jokowi.
Jokowi pun berharap proses perizinan event di Indonesia semakin mudah kedepannya. Dia ingin digitalisasi proses perizinan mampu memotong birokrasi sehingga izin penyelenggaraan event tak lagi rumit.
"Mengenai digitalisasi proses perizinan ini yang segara kita lauching harapan saya sekali lagi bukan hanya website layanan saja. Tapi betul-betul memberikan kemudahan pengurusan. Betul-betul memberikan kepastian jauh-jauh hari sebelumnya, betul-betul memotong birokrasi kita," pungkas Jokowi.