Fahri Hamzah: Pangdam Jaya 'offside', Hormati Hukum Negara Bukan Hukum Rimba
Fahri tak ingin bangsa Indonesia lupa dengan sejarah. Sebab, ABRI telah dikoreksi dengan mengeluarkan Polri. Kata Fahri, Indonesia adalah negara hukum dan dikelola secara sipil. Militerisme masa lalu.
Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik langkah TNI terjun langsung menurunkan baliho Habib Rizieq Syihab. Dia mengingatkan tugas dan fungsi TNI yang jelas berbeda dengan Polri saat ini.
Fahri mendukung semboyan TNI dan POLRI bersatu. Namun, harus menolak tugas TNI sama dengan POLRI.
-
Siapa yang kagum dengan kekuatan TNI? Gamal Abdul Nasser Adalah Sahabat Dekat Presiden Sukarno Keduanya menjadi pelopor gerakan Non Blok. Karena dekat, Nasser bicara terus terang pada Presiden Sukarno.
-
Siapa menantu Panglima TNI? Kini Jadi Menantu Panglima TNI, Intip Deretan Potret Cantik Natasya Regina Ini potret cantik Natasya Regina, menantu panglima TNI.
-
Bagaimana cara Hadi Tjahjanto menyapa prajurit TNI? "Ketika berjumpa dengan Prajurit, maupun keluarga besarnya saya selalu berusaha menyapa terlebih dahulu seperti apa yang dipesankan oleh kedua orang tua saya dahulu," tulisnya dalam caption.
-
Siapa sosok penemu ransum TNI? Pencipta ransum TNI ternyata bukanlah seorang tentara, melainkan seorang dokter.
-
Bagaimana pasukan TNI memburu Presiden Fretilin Nicolao Lobato? Batalyon Parikesit memburu Lobato dengan dua helikopter SA-330 Puma milik TNI AU. Setiap ada info, pasukan akan diterbangkan helikopter ke lokasi terdekat. Mereka akan turun menggunakan tali atau melompat dengan gesit dari helikopter untuk kemudian mengejar Lobato. Tahun 1978 tim mobile udara turun untuk pertama kali di wilayah Laklobar dan Soibada. Pergerakan mereka terbukti efektif menekan lawan. Suara helikopter yang menderu-deru di perbukitan juga menjadi pukulan psikologis bagi pasukan pengawal Lobato.
-
Di mana TNI dibentuk? Dahulu TNI dibentuk dan dikembangkan dari sebuah organisasi bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR).
Dia tak ingin bangsa Indonesia lupa dengan sejarah. Sebab, ABRI telah dikoreksi dengan mengeluarkan Polri. Kata Fahri, Indonesia adalah negara hukum dan dikelola secara sipil. Militerisme masa lalu.
Wakil Ketua Umum Gelora ini pun heran setelah 20 tahun lebih reformasi, marak pejabat militer masuk dalam demarkasi pengelolaan negara sipil ini.
Dia menduga, ini terjadi karena slogan ‘TNI dan Polri bersatu’ telah dimaknai sebagai bersatunya fungsi keduanya. Hal ini yang disayangkan dan dianggap cukup menyedihkan
"Kalau saya jadi Menhan, ini adalah 'lampu kuning' ditabraknya rambu-rambu militer dalam demokrasi. TNI harus ngerti bahwa tugas dia di tengah rakyat adalah memelihara perdamaian. Sebagaimana militer berperang bukan untuk membunuh lawan, tapi untuk menjaga perdamaian," tulis Fahri dalam akun Twitter resminya. Dia mengizinkan merdeka.com untuk mengutip cuitannya, Sabtu (21/11).
Kalau saya jadi menhan, ini adalah “lampu kuning” ditabraknya rambu2 militer dalam demokrasi. TNI harus ngerti bahwa tugas dia di tengah rakyat adalah memelihara perdamaian. Sebagaimana militer berperang bukan untuk membunuh lawan tapi untuk menjaga perdamaian.
— #GS2020KolaborasiYuk (@Fahrihamzah) November 20, 2020
Fahri melanjutkan, falsafah TNI adalah tentara rakyat dan hidup bersama rakyat adalah benar-benar karena TNI lahir dari pergolakan patriotik membela bangsa dan negara.
Itulah, kata dia, yang membuat TNI selalu dinanti. Dan TNI telah membuktikan kesigapannya membersamai kesulitan hidup rakyat di daerah bencana dan lain-lain.
"Sejak konferensi pers panglima TNI kemarin dan tindakan offside Pangdam Jaya itu tidak saja melukai nilai-nilai dasar kelahiran TNI sebagai tentara rakyat, tapi juga sumpah prajurit dan sapta marga. TNI harus berada di luar politik dan menghormati hukum. Hukum negara bukan hukum rimba," tegas dia.
Fahri pun mengajak semua pihak menahan diri dan saling bersatu. Bukan malah memicu pergolakan yang tidak wajar. Terlebih, saat ini sudah mendekati Pilkada serentak yang perlu menjadi perhatian bersama.
Sejak konfrensi pers panglima TNI kemarin dan tindakan offside pangdam jaya itu tidak saja melukai nilai2 dasar kelahiran TNI sebagaibtentara rakyat tapi juga sumpah prajurit dan sapta marga. TNI jarus berada di luar politik dan menghormati hukum. Hukum negara bukan hukum rimba.
— #GS2020KolaborasiYuk (@Fahrihamzah) November 20, 2020
Perintah Pangdam
Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menegaskan, pencopotan baliho Rizieq Syihab di beberapa titik Ibu Kota atas perintahnya.
Untuk diketahui, sebuah video berdurasi 11 detik memperlihatkan sekelompok orang berseragam loreng tengah menurunkan spanduk bergambar pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab yang terpasang di baliho. Video itu beredar di media sosial.
"Ada berbaju loreng menurunkan baliho habib rizieq itu perintah saya," tegas Pangdam saat apel pasukan di Monas, Jakarta, Jumat (20/11).
Dia menjelaskan alasannya. Langkah itu diambil berdasarkan hukum. Menurutnya, baliho yang terpasang itu menyalahi aturan.
"Karena beberapa kali Satpol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu. Begini. Kalau siapapun di republik ini, ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau masang baliho sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan, jangan seenaknya sendiri, seakan akan dia paling benar," katanya.
Dia tidak segan menindak tegas jika FPI masih berani memasang spanduk yang tidak sesuai aturan hukum. Pandam menegaskan, TNI akan turun tangan jika ada ajakan atau provokasi yang mengganggu keamanan negara. Pangdam mengirim pesan kepada semua pihak agar tidak coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan.
"Jangan coba coba pokoknya. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, suka sukanya sendiri, saya katakan itu perintah saya. Dan ini akan saya bersihkan semua, tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam. Ya saya peringatkan dan saya tidak segan menindak dengan keras," tegasnya.
(mdk/rnd)