Fahri Hamzah setuju gaji jaksa dinaikkan biar tak main perkara
Menurut Fahri, sejumlah jaksa memiliki ganja berbeda.
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan, dirinya setuju dengan usulan Jaksa Agung M. Prasetyo yang meminta tambahan dana sebesar Rp 310 miliar pada APBN-Perubahan 2016, untuk pembiayaan rumah susun sewa dan pengadaan alat kode penginderaan dan persandian.
"Saya setuju (jika untuk) kesejahteraan jaksa," ujar Fahri di gedung DPR Senayan, Selasa (7/6).
Fahri menilai, kapasitas seorang jaksa sebagai pengendali sebuah perkara, sangat perlu diperhatikan agar kinerjanya tidak terbebani oleh masalah-masalah mendasar terkait pemenuhan kebutuhan mereka.
"Jaksa itu adalah pengendali perkara. Jadi memang kesejahteraan jaksa perlu dipikirkan secara lebih baik," kata Fahri.
Fahri membandingkan tingkat kesejahteraan jaksa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan di Kejaksaan Agung, yang dinilainya cukup jauh berbeda.
Menurutnya, hal ini sangat penting diperhatikan, agar bisa mengoptimalkan kinerja para jaksa dalam setiap penanganan perkara, dalam aspek yang proporsional sebagai seorang penuntut.
"Jumlah mereka (Jaksa) tak begitu banyak, sekitar 10 ribu. Maka dengan memperbaiki yang 10 ribu saja, efeknya terhadap perkara bagus sekali," ujar Fahri.
"Sehingga jaksa bisa menyetop kalau ada berkas yang datang dari kepolisian, yang tidak bagus pada persidangan. Itu yang saya bilang sebagai pengendali perkara," pungkasnya.
Diketahui, Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Rapat tersebut pun digunakan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk mengadukan berbagai kendala penanganan kasus, salah satunya minimnya anggaran yang digelontorkan.
Prasetyo mengeluhkan minimnya anggaran membuat sejumlah program penanganan perkara terhambat, salah satunya pembentukan Satgas Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK), yang memang dibentuk menangani perkara-perkara korupsi.
"Yang mencolok adalah keterbatasan, bahkan ketiadaan anggaran mengenai biaya pembentukan Satgas P3TPK terkait penyelesaian tindak pidana korupsi," keluh Prasetyo di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/6).
Selain itu, Prasetyo turut mengeluhkan kurangnya anggaran yang digelontorkan untuk Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) yang sejatinya bertugas mengawal setiap pembangunan khususnya di tingkat daerah.
"Pembentuk Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) juga tidak dikenai anggaran tambahan," ucapnya.
Prasetyo mengklaim TP4 yang dibentuknya itu kewalahan karena banyaknya permohonan dari Kementerian atau lembaga-lembaga pemerintah yang meminta kejaksaan melakukan pendampingan guna mencegah terjadinya praktik korupsi.
"Kami kewalahan adanya permohonan dari banyak pihak Kementerian atau lembaga untuk kejaksaan lakukan pendampingan. TP4 dititikberatkan pada upaya pencegahan," ungkap dia.
Baca juga:
Kejagung selidiki kasus penjualan barang bukti Rokan Grup
Dana Rp 2,5 M belum cair, Kejagung belum eksekusi Yayasan Supersemar
Minta anggaran dinaikkan, kinerja Kejagung dikritik anggota DPR
Gandeng Kemen PU-Pera, Kejagung bangun Rusunawa untuk pegawainya
Jaksa Agung 'ngeluh' ke DPR anggaran penanganan kasus korupsi minim
Kembangkan kasus Bansos Sumsel, Kejagung bidik Alex Noerdin?
Hari pertama puasa rapat Komisi III & Kejaksaan Agung tak kuorum
-
Kenapa Fajar Nugroho meninggal? Saat berada di dalam kolam, Fajar mengalami masalah pada kakinya. Ia mengaku kram sehingga kesulitan untuk kembali ke permukaan. Padahal, Fajar sedang terkena setrum listrik dari dalam kolam. Teman-temannya pun berinisiatif untuk menolong Fajar.
-
Kapan Fajar meninggal? Kejadian tersebut bermula saat ada salah satu teman Fajar yang ingat bahwa Fajar sedang berulang tahun. Setelah itu, mereka berinisiatif untuk merencanakan sebuah kejutan untuk merayakan ultah Fajar.
-
Apa yang Ramzi lakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Jadi saat ini perlu dipersiapkan. Pendaftaran sudah diterima, semua dokumen telah masuk. Terdapat beberapa masukan terkait pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati. Namun, masih ada beberapa dokumen yang belum lengkap. Ternyata ada beberapa berkas dari pengadilan negeri Jakarta Timur yang belum saya siapkan," jelas Ramzi.
-
Apa yang sedang diurus Ramzi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Ramzi menyebutkan bahwa kedatangannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah untuk melengkapi berkas administrasi pencalonannya.
-
Apa yang dikembalikan Achsanul Qosasi ke Kejagung? “Telah berhasil mengupayakan penyerahan kembali sejumlah uang sebesar USD 619.000 dari tersangka AQ, sehingga total penyerahan uang tersebut senilai USD 2.640.000 atau setara dengan Rp40 miliar,” tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Selasa (21/11/2023).
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.