Fahri Hamzah Ungkap 3 Tantangan Besar Program 3 Juta Rumah Prabowo
Program ini merupakan salah satu Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah usai dialog Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah, di Jakarta, Jumat (29/11/2024). (Tira/Liputan6.com)
(©@ 2024 merdeka.com)Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah mengatakan, ada tiga tantangan utama dalam merealisasikan program pembangunan tiga juta rumah per tahun.
Diketahui, program ini merupakan salah satu Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
- Fahri Hamzah: Gubernur dan Bupati Jangan Main-Main dan Mempersulit Program 3 Juta Rumah
- Usai Menghadap Prabowo, Fahri Hamzah Bicara Perumahan: Diminta Membantu Pekerjaan Berat
- Terang-terangan Fahri Hamzah 'Ngebet' Prabowo Harus Presiden 2 Periode, Ridwan Kamil Disentil Jangan Tergoda
- Fahri Hamzah Nilai Bersatunya Jokowi dan Prabowo Menyatukan yang Berpecah dan Bertengkar
Tiga tantangan besar itu yakni persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan. Meksi begitu, Fahri Hamzah memastikan pemerintah terus mendorong percepatan program itu untuk mendukung sektor properti dan konstruksi.
"Ketiga tantangan ini merupakan hambatan utama yang perlu diselesaikan agar program ini dapat berjalan sesuai rencana," kata Fahri Hamzah, Kamis (12/12).
Fokus utama saat ini, kata Fahri Hamzah, adalah soal pembiayaan. Dia menyatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sejumlah pihak terkait.
"Hasil koordinasi ini akan dirumuskan dalam sebuah skema terpadu, yang nantinya diatur melalui undang-undang komprehensif. Skema ini akan menjadi dasar lahirnya undang-undang baru yang mengatur perumahan dan kawasan permukiman secara menyeluruh," ujarnya.
Rincian Program 3 Juta Rumah
Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini juga mengungkap pembagian pembangunan tiga juta rumah yang digagas Prabowo Subianto itu. Rinciannya, satu juta rumah untuk perkotaan, satu juta untuk pedesaan, dan satu juta untuk wilayah pesisir.
"Melalui program ini, pemerintah tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan perumahan, tetapi juga menciptakan dampak positif yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
"Strategi ini diharapkan mampu mengatasi ketimpangan pembangunan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia," pungkasnya.