Febri Diansyah: KPK & Kemenpan RB Terkesan Berlomba Lempar Batu Sembunyi Tangan
Febri sangat menyayangkan sikap Ketua KPK maupun Menpan RB yang dinilai saling melempar permasalahan dan terkesan tidak mampu mencarikan solusi setelah mengumumkan hasil tes tersebut.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Gita Putri Damayana menyoroti nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Gita bahkan menanyakan hal ini langsung kepada Ketua KPK Firli Bahuri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.
-
Bagaimana Firli Bahuri bisa menjadi Ketua KPK? Seperti diketahui, Firli terpilih secara aklamasi sebagai ketua KPK oleh Komisi III DPR pada 2019 lalu.
-
Siapa yang menggantikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK sementara? Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango berpose sesaat sebelum memberi keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/11/2023). Sebelumnya Presiden Joko Widodo, melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa KPK dianggap tidak etis memberikan bantuan hukum kepada Firli Bahuri? Menurut Alex, tak etis lembaga antikorupsi memberi bantuan hukum terhadap tersangka korupsi."Bantuan hukum kemarin sudah kami sampaikan bahwa KPK tidak memberikan bantuan hukum, tetapi kami akan menfasilitasi kalau terkait dengan permintaan dokumen-dokumen," kata Alex. "Kalau perkara yang menyangkut korupsi itu, ya tentu tidak etis juga sebagai lembaga penegak pemberantasan korupsi membela dari tersangka korupsi. Jadi waktu itu disimpulkan seperti itu," Alex menambahkan.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
"Jadi sebetulnya nasib 75 pegawai yang konon tidak lolos tes wawasan kebangsaan ada di tangan Pak Firli dkk atau Pak Tjahjo dkk kalau boleh tahu? #kerapTerjadi," tanya Gita dikutip dari twitter resminya @gitaputrid, Kamis (6/5).
Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah turut menanggapi cuitan Gita. Febri sangat menyayangkan sikap Ketua KPK maupun Menpan RB yang dinilai saling melempar permasalahan dan terkesan tidak mampu mencarikan solusi setelah mengumumkan hasil tes tersebut.
"Kenapa terkesan seperti perlombaan lempar batu sembunyi tangan ya?" kata Febri Diansyah dikutip dari Twitter pribadinya @febridiansyah, Kamis (6/5).
Seperti yang diketahui, KPK menyerahkan nasib 75 pegawai ke Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengaku bahwa Kemenpan-RB tidak dilibatkan dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN. Dia menegaskan, hal tersebut merupakan urusan internal KPK.
"Kok dikembalikan ke Kemenpan RB? Dasar haknya apa? Ini kan internal rumah tangga KPK,” kata Tjahjo kepada wartawan, Rabu (5/5).
Seperti yang diketahui, dalam konferensi pers yang digelar KPK kemarin, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan ada 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status menjadi ASN.
KPK kemudian menyerahkan nasib 75 pegawai ke Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengaku bahwa Kemenpan-RB tidak dilibatkan dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN. Dia menegaskan, hal tersebut merupakan urusan internal KPK.
"Kok dikembalikan ke Kemenpan RB? Dasar haknya apa? Ini kan internal rumah tangga KPK,” kata Tjahjo kepada wartawan, Rabu (5/5).
Diketahui, dikabarkan sejumlah nama penyidik senior KPK masuk ke dalam daftar 75 orang yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu. Selain Novel Baswedan, nama-nama yang dikabarkan tidak lolos tes dan akan diberhentikan dari KPK itu yakni Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto, seluruh kasatgas dari internal KPK, pengurus inti WP, serta puluhan pegawai KPK lainnya yang berintegritas.
Baca juga:
Laode M. Syarif Kecewa Putusan MK Uji Formil Undang-Undang KPK
KPK Usut Dugaan Gratifikasi di Pemkab Lampung Utara
ICW: Putusan MK Tegaskan Peralihan Kepegawaian Tak Boleh Rugikan Pegawai KPK
Lengkapi Berkas Stepanus Robin, KPK Periksa Saksi Dugaan Suap Wali Kota Cimahi
Wadah Pegawai KPK Pernah Bersurat ke Pimpinan Keberatan Ada Tes Wawasan Kebangsaan