Finalisasi APBD, Gubernur Maluku Utara minta pendampingan KPK
Finalisasi APBD, Gubernur Maluku Utara minta pendampingan KPK. Abdul mengungkapkan ada kecurigaan RAPBD menjadi bahan bancakan pihak legislatif maupun eksekutif. Karena itu ia jauh-jauh sebelum ditetapkan meminta didampingi KPK supaya tidak kecolongan.
Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba mendatangi gedung KPK, Jumat (22/12) siang. Adapun maksud tujuannya adalah untuk meminta pendampingan KPK dalam finalisasi perencanaan APBD tahun 2018.
"Saya jauh-jauh datang ke KPK untuk membuat atau meminta bantuan pendampingan anggaran. Apalagi sekarang anggaran APBD-APBD 2018 eksekutif dan legislatif itu yang memutuskan bersama. Karena itu saya harap kita semua terhindar dari hal-hal negatif ya apalagi namanya korupsi," ujar dia di gedung merah putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang dimaksud dengan Pilkada? Pilkada adalah proses demokratis di Indonesia yang memungkinkan warga untuk memilih pemimpin lokal mereka, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya.
-
Bagaimana PPK membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pilkada 2024? Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tugas PPK diatur dalam ayat (1) pasal 8 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, meliputi: Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap. Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemilihan. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
Abdul mengungkapkan ada kecurigaan RAPBD menjadi bahan bancakan pihak legislatif maupun eksekutif. Karena itu ia jauh-jauh sebelum ditetapkan meminta didampingi KPK supaya tidak kecolongan.
"Kalau sudah tejadi tetapi saya baru minta KPK itu tidak ada gunanya. Makanya saya jauh-jauh datang sebelum terjadi meminta pendampingan KPK," imbuh dia.
Permohonan itu disanggupi oleh KPK. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan akan mengirimkan anggotanya ke sana untuk melakukan pendampingan.
"Secara spesifik kita akan dampingi provinsi Maluku Utara untuk menyampaikan APBD-nya tepat waktu dan isilah sesuai dengan aspirasi masyarakat plus tidak ada sandera-sanderaan nanti di belakang," ucap dia.