Fraksi PKS Tolak Usulan Pembentukan Pansus Banjir Jakarta
Politisi PKS DPD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan latar belakang pihaknya menolak Pansus Banjir yakni kekhawatiran bahwa pembentukan pansus tersebut bermuatan politik.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta akhirnya menyatakan sikapnya mengenai wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) banjir. Sikap PKS yakni menolak Pansus tersebut.
Politisi PKS DPD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan latar belakang pihaknya menolak Pansus Banjir yakni kekhawatiran bahwa pembentukan pansus tersebut bermuatan politik.
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Siapa yang menangani banjir di Jakarta? Dia menjelaskan, BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat. "Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," ujar dia.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
"Kita enggak dukung. Karena itu nanti menurut saya, lebih dominan ke masalah politisnya nanti," kata dia, saat dihubungi, Rabu (15/1).
Wakil ketua DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, pihaknya lebih mendukung langkah pengentasan masalah banjir di Jakarta. Mencari solusi banjir ini tak harus melalui Pansus.
"Kita dukung penyelesaian banjir. (Melibatkan) para ahli, masyarakat, terlibat langsung. Saya lihat di masyarakat, kepeduliannya luar biasa," ujar dia.
Dia pun menilai penanganan banjir yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah cukup baik. Meski diakui terdapat sejumlah catatan.
"Penanganan cukup baik meski ada evaluasi. Misalnya pascabanjir dalam sekian waktu segera selesai. Bisa dipercepat lagi. Berarti harus menambah pasukan, banyak melibatkan masyarakat. Menambah alat-alat," tandasnya.
DPRD DKI Jakarta berencana membentuk Pansus menyikapi banjir merendam wilayah Jakarta sepanjang tahun baru 1 Januari lalu. Ketua Fraksi Golkar DPRD, Basri Baco, mengatakan wacana Pansus setelah anggota DPRD melihat langsung ke lokasi banjir dengan dampak cukup parah.
Basri mengatakan, dari sembilan fraksi yang ada di DPRD, sudah enam fraksi menyatakan setuju pembentukan Pansus.
"PAN, NasDem, Golkar, PSI, PDIP dan Demokrat. PKB, PKS dan Gerindra, menyusul," ujar Basri, Rabu (8/1).
Basri juga sempat meninjau ke lokasi. Dia mempertanyakan kewenangan perangkat kerja daerah mengatasi banjir. Sebab selama ini, menurut Basri, Anies dianggap bergeming menyikapi banjir.
Ia membandingkan Anies dengan Basuki Tjahaja Purnama saat menjabat sebagai Gubernur DKI. Basri menilai Ahok lebih cepat menanggulangi banjir, bahkan jauh sebelum musim hujan, sudah ada antisipasi banjir.
Berbeda dengan Anies, yang menurut Basri tidak ada persiapan soal banjir. "Zaman Ahok dua bulan sebelum banjir sudah mulai menggaruk waduk, sekarang tidak ada. Pompa mati di mana-mana," katanya.
Rencana pembentukan pansus ini, katanya, hak dewan. Ia meminta tidak ada spekulasi apapun mengenai wacana pembentukan Pansus banjir.
"Kami bantu. Pansus hak dewan, kami akan ajukan ke pimpinan. Kalau pansus ada maka akan mengikat. Kami panggil ahli, petugas pompa, kota mana yang tangani banjir bagus," ujarnya.
(mdk/cob)