Gandeng Jepang, Kementerian Desa segera bangun wilayah tertinggal

Ditargetkan tahun 2016, kerjasama tersebut bisa diwujudkan.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi (DPDTT) akan menggandeng pemerintah Jepang untuk mempercepat pembangunan wilayah tertinggal. Ditargetkan tahun 2016, kerjasama tersebut bisa diwujudkan.

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan, pihaknya akan mengadopsi beberapa program pembangunan pemerintah Jepang. Salah satunya adalah meniru sistem pengentasan daerah tertinggal di Jepang yang dinilai mampu berubah menjadi daerah yang makmur.

“Sampai saat ini, ada 300 lebih kabupaten di Indonesia yang masuk kategori kluster daerah tertinggal yang mayoritas berada di luar jawa, dimana sebanyak 122 kabupaten akan menjadi fokus pengentasan selama periode 2014 – 2019,” ujar Jafar di sela menghadiri Kongres IPNU ke XVIII dan IPPNU ke XVII di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa tengah, Minggu (6/12).

Menteri mengatakan, agar program tersebut bisa sukses, salah satu kuncinya adalah pembangunan harus fokus di satu daerah, dan tak bergerak ke daerah lain sebelum daerah tersebut terberdayakan.

Kendati saat ini berlaku otonomi daerah, Jafar menilai pemerintah pusat mempunyai komitmen moral dan politik untuk membantu pembangunan di daerah. Salah satunya dengan membantu penguatan di sisi keuangan.

“Saya sudah berkali–kali membicarakan hal tersebut dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk realisasi strategi pembangunan tersebut.,” katanya.

Menurut dia, ada banyak strategi yang akan diterapkan dalam strategi pembangunan daerah tertinggal. Selain capacity building atau pembangunan sumber daya manusia, pihaknya juga akan membuat pilot project untuk daerah yang akan diberdayakan dengan program one village one product, di mana setiap wilayah mempunyai produk unggulan dengan mengakomodasi potensi lokal.

“Indonesia saat ini masih memiliki sekitar 122 kabupaten tertinggal. Artinya, Pemerintah Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk mewujudkan pembangunan desa tertinggal di kabupaten tersebut,” tegasnya lagi.

Baca juga:
Menteri Desa: Jaksa jangan cari-cari kasus pencairan dana desa
Kemendes gandeng Facebook jualan kekayaan desa Indonesia
Pemerintah cari dana Rp 130 T bangun daerah perbatasan
Pemerintah ajak swasta berinvestasi percantik wilayah perbatasan
Menteri Marwan cek penggunaan dana desa di Lombok