Gandeng Kepolisian, BIN Lakukan Investigasi Peretasan Situs Setkab
Wawan merinci, langkah penyelidikan diambil BIN berdasarkan langkah hukum UU ITE. Menurut dia, peretasan adalah pelanggaran pidana.
Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto menegaskan, akan melakukan penyelidikan terkait peretasan situs Sekretariat Kabinet. Diketahui situs beralamatkan www.setkab.go.id diretas pagi hari tadi, sekira pukul 09.00 WIB.
"BIN mengambil langkah upaya penyelidikan untuk mengungkap pelakunya," tegas Wawan saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (30/7/2021).
-
Siapa saja yang menjadi korban serangan hacker? Distributor kimia asal Jerman, Brenntag SE, dilaporkan membayar uang tebusan sebesar USD4,4 juta atau Rp71,9 miliar dalam bentuk Bitcoin kepada kelompok ransomware DarkSide untuk mendapatkan dekripsi file yang dienkripsi oleh para peretas selama serangan ransomware terhadap perusahaan tersebut.
-
Siapa hacker yang pernah meretas komputer Departemen Pertahanan Amerika Serikat? Jonathan James (c0mrade)Jonathan James merupakan hacker remaja pertama yang pernah ditangkap karena kejahatan siber di Amerika Serikat. Saat ia berusia 15 tahun, di tahun 1999, James pernah melakukan peretasan ke dalam komputer Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Dengan aksinya itu, James berhasil mendapat akses ke lebih dari 3.000 pesan dari pegawai pemerintah, kata sandi, dan berbagai data sensitif lainnya.
-
Bagaimana cara hacker melakukan serangan? Tahun ini, fokus serangan beralih dari penghancuran atau keuntungan finansial melalui ransomware ke upaya pencurian informasi, pemantauan komunikasi, dan manipulasi informasi.
-
Apa saja jenis serangan yang dilakukan hacker? Serangan-serangan ini meliputi serangan siber yang merusak hingga yang melibatkan pemata-mataan (spionase), pencurian informasi, dan penyebaran misinformasi atau disinformasi.
-
Apa yang diminta oleh hacker dalam serangan ransomware di Server Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi membenarkan adanya serangan ransomware pada server Pusat Data Nasional (PDN). Bahkan, kata dia, pelaku meminta tebusan senilai USD 8 juta. "Iya, menurut tim (minta tebusan) USD 8 juta," kata Budi Arie kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6).
-
Apa yang dilakukan para hacker terhadap toko penjara? Para peretas memanipulasi daftar harga di toko penjara, menurunkan harga barang menjadi jauh di bawah nilai normalnya.
Wawan menambahkan, langkah diambil BIN juga akan dikoordinasikan dengan pihak kepolisian untuk bersama-sama melakukan pengusutan.
"Lebih lanjut (kami) guna membongkar dan memproses hukum pelaku peretasan," jelas Wawan.
Wawan merinci, langkah penyelidikan diambil BIN berdasarkan langkah hukum UU ITE. Menurut dia, peretasan adalah pelanggaran pidana.
"Peretasan adalah suatu pelanggaran hukum. Di Indonesia, aturan soal peretasan telah dimuat dalam Undang-Undang (UU) 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE)," dia menandasi.
Saran Pakar
Alfons Tanujaya, Pakar keamanan cyber menilai, meretas sebuah situs itu bukanlah sesuatu yang sulit. Dia berpendapat, tiap-tiap situs yang ada di internet itu mudah diretas.
"Jadi bukan hanya dialami pemerintah Indonesia situs diretas, tapi di pemerintahan India juga banyak terjadi," kata Aldons saat berbincang dengan Liputan6.com, Sabtu (31/7/2021).
Alfons melanjutkan, sebab mudahnya situs diretas, maka poin utamanya adalah pengelolaan dari situs-situs tersebut yang perlu dipelajari.
"Jadi mengapa punya kecenderungan, kok banyak sih yang jadi korban peretasan situs pemerintah? Mungkin salah satu sebabnya karena pengadaan situsnya adalah proyek, oke ada proyek bikin situs tapi begitu sudah kelar yauda selesai," kritik Alfons.
Alfons meyakini, situs itu adalah komitmen jangka panjang dimana server yang digunakan harus dijaga. Kemudian, pola proyek yang dipakai sebelumnya harus diperbaiki.
"Sebenarnya ini satu pola yang perlu dirubah, misal mau mengadakan situs yang peru diperhatikan jangan hanya situsnya tetapi juga maintenance yang merupakan bagian dari pengadaan situs," saran dia.
"Jadi kalau ada situs utama pemerintah diretas harusnya malu," dia menandasi.
Sumber: Liputan6.com
Reporter: Radityo
Baca juga:
Situs Resminya Diretas, Setkab Tegaskan Siap Ambil Langkah Hukum
Situs Setkab Diretas, Pakar Menilai Ada Dugaan Main Proyek 'Orang Dalam'
Virtus Technology Dorong Keamanan Siber
Hasil Pertemuan Kemkominfo dengan Direksi BRI Life soal Kebocoran Data Nasabah
BRI Life Investigasi Dugaan Kebocoran Data Nasabah
Daftar Negara yang Pakai Spyware Pegasus Mata-matai Aktivis