Geledah Ditjen Migas, Bareskrim sita dokumen terkait korupsi proyek kilang LPG
Geledah Ditjen Migas, Bareskrim sita dokumen terkait korupsi proyek kilang LPG. Penggeledahan dilakukan untuk menindaklanjuti penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Kilang LPG Miniplant pada Kementerian ESDM di Musi Banyuasin tahun anggaran 2013-2014.
Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipidkor) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Migas Jalan H.R Rasuna Said, Kav. B-5, Jakarta Selatan. Penggeledahan itu dilakukan Kamis (7/12) pagi hingga sore.
Kasubdit I Dit Tipidkor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa mengatakan, penggeledahan dilakukan untuk menindaklanjuti penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Kilang LPG Miniplant pada Kementerian ESDM di Musi Banyuasin tahun anggaran 2013-2014.
"Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mencari bukti-bukti yang diperlukan terkait dengan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan LPG Miniplant di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tahun anggaran 2013-2014 senilai Rp 99.017.000.000," kata Arief dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (7/12).
Dari hasil penggeledahan kantor Direktorat Jendral Migas, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen-dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan pembayaran.
"Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa dokumen-dokumen, surat-surat yang berkaitan dengan pembayaran, laptop, komputer, handphone dan flasdisk yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan," ucapnya.
Sebelumnya, Dit Tipidkor Bareskrim Polri telah menetapkan satu orang tersangka yang merupakan pegawai Ditjen Migas Kementerian ESDM atas nama inisial DC yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Penetapan tersangka itu berdasarkan hasil gelar perkara pada bulan Oktober 2017 lalu.
"Terhadap tersangka saudara DC selaku PPK dalam kegiatan ini, dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP," tandasnya.
Baca juga:
Luhut minta bantuan Jaksa Agung Australia selesaikan kasus Montara
Hasil uji coba minyak Iran di Kilang Cilacap keluar minggu depan
Pertamina akui kapasitas kilang belum mampu produksi Euro 4
Proyek Kilang Tuban dan Bontang bakal serap 1.300 insinyur
Ini alasan Arab Saudi kepincut kembangkan Kilang Cilacap
Menko Luhut sebut Australia siap bantu RI selesaikan kasus Montara
Produksi belum memadai, Indonesia harus impor petrokimia
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Bagaimana tanggapan Kapolri terkait kasus yang menjerat Panji Gumilang? "Ya tentunya tahapan penyidikan kan sekarang sedang berjalan, untuk proses penyidikan tentunya kan membutuhkan kelengkapan alat bukti sesuai yang diatur oleh KUHAP, karena ada beberapa pasal yang masuk, yang tentunya kita harus dalami satu persatu," tutur Listyo kepada wartawan di Balai Sudirman, Jakarta, Jumat (21/7).
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? Jaksa Penuntut Umum (JPU) blak-blakan. Mengantongi bukti perselingkuhan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).