Gelombang Ketiga Covid-19 Diprediksi Bila Mobilitas Masyarakat di Atas 5 Persen

Komandan Sekolah Komando Kesatuan TNI Angkatan Udara (Dansekkau) Marsekal Pertama Firman Wirayuda menyebut, gelombang tiga Covid-19 akan terjadi pada hari libur Natal dan Tahun Baru bila mobilitas masyarakat meningkat di atas 5 persen. Prediksi ini juga dikemukakan oleh Kementerian Kesehatan.

2021-11-01 18:49:14

Komandan Sekolah Komando Kesatuan TNI Angkatan Udara (Dansekkau) Marsekal Pertama Firman Wirayuda menyebut, gelombang tiga Covid-19 akan terjadi pada hari libur Natal dan Tahun Baru bila mobilitas masyarakat meningkat di atas 5 persen. Prediksi ini juga dikemukakan oleh Kementerian Kesehatan.

"Nanti kita akan ada liburan Natal dan tahun baru, berdasarkan survei dan data yang kami peroleh dari Kementerian Kesehatan apabila mobilitas ini naik di atas 5 persen, dari yang saat ini itu kemungkinan besar bisa terjadi lonjakan atau gelombang ketiga dari kondisi saat ini," kata Firman di sela seminar Sekkau 'strategi penanganan pandemi Covid-19 guna menjaga keamanan nasional', di Jakarta, Senin (1/11).

Oleh karena itu, pihaknya membuat kajian antisipasi agar gelombang virus corona tidak kembali terjadi pada akhir tahun ini. Pihaknya juga memberi masukan kepada Kementerian terkait dan pimpinan TNI AU terkait langkah pencegahan penularan virus corona.

"Itu yang sekarang berdasarkan analisis dan kajian yang kami tuangkan dalam bentuk naskah dari seminar ini, kami berikan masukan kepada Kementerian Kementerian terkait demikian juga ke pimpinan di TNI Angkatan Udara bahwa ini yang akan kita lakukan bagaimana kita memitigasi," tuturnya.

Firman tidak ingin langkah pencegahan penularan virus corona menjadi terlambat. Ia yakin pemerintah bisa menekan pergerakan masyarakat pada libur Nataru.

"Jangan sampai terjadi baru kita atasi, bagaimana kita mengantisipasi kondisi tersebut jangan sampai terjadi gelombang ketiga dari kondisi yang kita tidak harapkan bersama, artinya kita bisa menekan pergerakan ini tidak melonjak di atas 5 persen," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah akan melakukan pengetatan mobilitas serta meningkatkan pengawasan protokol kesehatan pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendatang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyoroti bahwa Indonesia perlu belajar dari negara lain.

Dia menyebut banyak negara yang tak memperhatikan prokes saat pelonggaran, sehingga muncul gelombang ketiga Covid-19.

Menhub Budi menjelaskan, pembatasan mobilitas dan pengawasan prokes harus dilakukan pada masa libur Nataru. Mengingat, upaya pemerintah dalam mengendalikan kasus Covid-19 sampai saat ini sudah berjalan baik, agar jangan sampai terjadi kenaikan kasus usai libur Natal dan Tahun Baru.

"Semua pihak harus belajar dari negara-negara lain yakni: Tiongkok, Inggris, Jerman, dan beberapa negara lainnya, yang mengalami gelombang ketiga kasus Covid-19. Saya harap seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama kompak menjaga kondisi yang sudah mulai membaik ini," jelas Menhub Budi, dalam Rapat Koordinasi, dikutip Rabu (27/10).

Selain upaya pengendalian mobilitas dan pengetatan prokes, Menhub Budi juga menginstruksikan agar para operator transportasi dapat memastikan kesiapan sarana transportasi massal baik dari aspek keselamatan, kelaikan, kondisi kesehatan para SDM Transportasi, dan aspek penting lainnya.

"Saya mendorong agar ramp check pada seluruh moda dapat dilakukan. Tidak hanya pengecekan kelaikan sarana, tetapi juga pengecekan kondisi kesehatan awak transportasinya," ujarnya.

Pemerintah tengah bersiap melakukan pengendalian mobilitas masyarakat dan pengetatan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 usai masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Antisipasi Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022, Selasa (26/10).

Rakor tersebut berlangsung secara daring dan luring, dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Turut hadir perwakilan dari sejumlah instansi, diantaranya Kemenhub, Kemenko Perekonomian, KemenPUPR, Kemenparekraf, Kominfo, Kemenkes, Kemendag, Korlantas Polri, dan Dishub.
Muhadjir menyampaikan bahwa yang menjadi landasan pemerintah untuk melakukan pengetatan mobilitas dan protokol kesehatan (prokes) di masa libur Nataru yakni, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo bahwa tren penurunan kasus Covid-19 tidak boleh membuat semua pihak lengah terhadap penularan kasus Covid-19.

“Kegiatan berskala besar dan luas seperti libur nasional dan libur kegiatan keagamaan biasanya menyebabkan kerumunan massa dan seringkali menyebabkan terjadinya lonjakan kasus COVID-19,” jelas Menteri Muhadjir.

Menteri Muhadjir mengatakan, melalui Surat Keputusan Bersama 3 Menteri telah menghapus cuti bersama pada 24 Desember 2021, yang ada hanya libur Sabtu-Minggu biasa karena 25 Desember 2021 dan 1 Januari 2022 jatuh pada hari Sabtu.

Lebih lanjut Menteri Muhadjir mengungkapkan, telah mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait antara lain: Kemenhub, Kemenag, Kemendagri, KemenPAN-RB, Kemenparekraf, Kemenkes, Kemendikbudristek, Kemenaker, Kominfo dan TNI/Polri, untuk menyiapkan kebijakan dan langkah antisipasi menghadapi libur Nataru. Khususnya pada rentang tanggal yang dianggap krusial yaitu mulai 23 Desember 2021 sampai 3 Januari 2022.

Baca juga:
43 Warga Sekolah di Tangsel Positif Covid-19, Penyebaran Merata di TK, SD dan SMP
China Sebut Laporan Intelijen Amerika Terkait Asal Usul Covid Tak Dapat Dipercaya
Seminar Sekkau Cermati Penanganan Covid-19 di Indonesia
Pelajar Positif Corona, PTM Sejumlah Sekolahan di Semarang Dihentikan Sementara
Pimpin Ratas PPKM, Wapres Ma'ruf Ingatkan Mitigasi Ancaman Gelombang Ketiga
Kasus Covid-19 Melandai, Garut Dibayangi TBC dan DBD
Cegah Penularan Covid-19 saat PTM, Pemerintah Buat Aplikasi Proaktif Tracing

(mdk/gil)