Gerindra dorong sistem kerja outsourcing dihapus

Guru honorer di daerah banyak yang hanya digaji Rp 150 ribu per bulan. Seharusnya mereka minimal mendapat Rp 1 juta.

Sejumlah persoalan ketenagakerjaan masih belum tuntas di Indonesia. Sistem kerja kontrak (outsourcing), upah murah, dan tak ada jaminan kesehatan selalu merugikan buruh.

Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Tenaga Kerja Terampil FX Arief Poyuono menyatakan, partainya sejak tahun 2009 telah berkomitmen untuk mencabut sistem kerja kontrak.

"Jika Prabowo Subianto yang diusung Gerindra sebagai calon presiden diberi amanat oleh rakyat untuk memimpin negeri ini maka sistem kerja outsourcing akan dihapuskan," katanya dalam rilis kepada merdeka.com, Kamis (1/5).

Arief menegaskan, Gerindra menolak upah murah diberlakukan pada buruh. "Banyak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Partai Gerindra pada hari buruh ingin meningkatkan upah buruh secara layak dengan cara menaikkan 60 komponen hidup layak (KHL) menjadi 80 komponen KHL pada tahun 2015," jelas Arief.

Menurut Arief, bicara Hari Buruh tidak hanya bicara mengenai pekerja di sektor manufaktur dan industri lainnya. Tetapi juga bicara mengenai tenaga honorer di seluruh Indonesia.

"Gerindra akan meningkatkan honor dari pegawai Pemda dan guru honorer di seluruh Indonesia. Guru honorer di daerah banyak yang hanya digaji Rp 150 ribu per bulan," kata Arief.

Menurutnya, gaji tenaga honorer minimal harus ditingkatkan hingga Rp 1 juta. "Kunci dari kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah pendidikan, oleh karena itu kami akan memperjuangkan hal tersebut," tandasnya.