Kerja sama Indonesia-Jerman untuk menciptakan Sistem Jaminan Sosial yang Berpihak pada Masyarakat
Forum tersebut menyajikan sembilan kajian strategis yang disusun oleh Bappenas dan GIZ Indonesia, bekerja sama dengan berbagai lembaga penelitian.
Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), telah menyelenggarakan Forum Diseminasi Pre-Final Kajian-Kajian Bidang Jaminan Sosial.
Kegiatan ini merupakan langkah untuk mendorong kolaborasi antar sektor serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan sistem jaminan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data.
Forum yang mengusung tema "Membawa Penelitian ke dalam Kebijakan Jaminan Sosial di Indonesia" ini bertujuan untuk mendukung penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Reformasi Jaminan Sosial, yang akan dilaksanakan pada 17 Desember 2024 di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta. Acara ini juga menjadi puncak dari proyek Social Protection Programme (SPP), yang dijadwalkan berakhir pada Desember 2024.
Hasil Kajian dan Diskusi Strategis
Dalam forum tersebut, terdapat sembilan kajian strategis yang disusun oleh Bappenas dan GIZ Indonesia dengan kerjasama berbagai lembaga penelitian. Kajian-kajian ini mencakup:
- Analisis situasi demografi dan perlindungan sosial.
- Analisis kesenjangan program jaminan sosial.
- Analisis kemampuan masyarakat dalam membayar iuran.
- Evaluasi dan proyeksi kecukupan dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta analisis aktuaria untuk JKK, JKM, dan JKP.
- Tinjauan terhadap Perpres No. 36 Tahun 2023 mengenai Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024.
- Pembagian kewenangan dalam pelaksanaan program dan penguatan regulasi terkait Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).
- Transformasi kelembagaan serta harmonisasi regulasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari kementerian, lembaga lintas sektor, serta mitra pembangunan nasional dan internasional seperti TNP2K, World Bank, dan ILO, juga akademisi serta pemerhati jaminan sosial. Muhammad Cholifihani, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, menyatakan bahwa reformasi jaminan sosial merupakan agenda strategis nasional yang krusial untuk memperluas cakupan program bagi seluruh masyarakat.
"Kajian berbasis data ini menjadi landasan penting dalam menentukan arah reformasi jaminan sosial yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan," ujarnya.
Kerja sama dan bantuan dari luar negeri
Manajer Program Perlindungan Sosial GIZ Indonesia, Makhdonal Anwar, menyatakan kebanggaannya dalam menjalin kemitraan dengan Pemerintah Indonesia untuk mendukung reformasi jaminan sosial melalui proyek SPP.
"Kami berharap kajian ini menjadi fondasi penting bagi terciptanya kesejahteraan sosial dan keberlanjutan sistem jaminan sosial di Indonesia," ungkapnya.
Selama sepuluh tahun terakhir, Indonesia telah mencapai berbagai kemajuan berkat dukungan proyek SPP, termasuk pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
Program ini telah berhasil menjangkau 98,42% dari total populasi per September 2024, berkat penerapan inovasi digital dan integrasi dengan Jamkesda.
Meski demikian, reformasi jaminan sosial masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, seperti perubahan demografi, ketidakmerataan akses, keberlanjutan dana, serta partisipasi masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan adanya reformasi yang bersifat inklusif, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Hal ini penting agar sistem jaminan sosial dapat beradaptasi dengan dinamika yang ada dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.
