Gerindra soal RUU Terorisme: Masalahnya ada di Panglima TNI dan Menkumham
"Menteri hukum dan HAM itu dari partai mana ya? coba Bapak-Bapak ibu-ibu ya dari partai mana? dari partai PDIP, bukan dari Gerindra," kata Hashim di Kompleks Parlemen, Senayan.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo geram partainya dianggap sebagai pihak yang memperlambat proses perampungan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menurutnya pihak yang memperlambat adalah Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) serta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
"Masalahnya sekarang antara Panglima TNI dengan Menteri Hukum dan HAM itu belum selesai mengenai definisi terorisme. Menteri hukum dan HAM itu dari partai mana ya? coba Bapak-Bapak ibu-ibu ya dari partai mana? dari partai PDIP, bukan dari Gerindra," kata Hashim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5).
-
Bagaimana cara Hadi Tjahjanto menyapa prajurit TNI? "Ketika berjumpa dengan Prajurit, maupun keluarga besarnya saya selalu berusaha menyapa terlebih dahulu seperti apa yang dipesankan oleh kedua orang tua saya dahulu," tulisnya dalam caption.
-
Siapa menantu Panglima TNI? Kini Jadi Menantu Panglima TNI, Intip Deretan Potret Cantik Natasya Regina Ini potret cantik Natasya Regina, menantu panglima TNI.
-
Apa yang dilakukan Hadi Tjahjanto saat bertemu dengan keluarga prajurit TNI? Hadi juga sempat menceritakan perjuangan menjadi anak Kopral. "Tahu enggak Ibu-Ibu, dulu Bapak saya pangkatnya apa? Bapak saya pangkatnya Kopral. Tapi Bapak saya bisa menyiapkan saya ternyata bisa menjadi Menkopolhukam. Ya karena sekolah dan doa dari Ibu tiap hari," ungkapnya.
-
Siapa sosok penemu ransum TNI? Pencipta ransum TNI ternyata bukanlah seorang tentara, melainkan seorang dokter.
-
Di mana Marsda TNI Deni Hasoloan lahir? Deni Hasoloan Simanjuntak lahir di Bandung, Jawa Barat, 22 Juli 1973.
-
Siapa Teuku Muhammad Hasan? Lalu, siapakah Teuku Muhammad Hasan ini? beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pegiat di bidang agama dan pendidikan. Ia juga banyak memberikan masukan untuk generasi muda Aceh saat itu dengan menghimpun dana belajar atau beasiswa untuk mereka.
Dia menegaskan meskipun Ketua Panitia Khusus (Pansus) revisi undang-undang terorisme adalah Muhammad Syafii berasal dari Gerindra bukan serta merta kesalahannya. Sebab, kata dia, dari pihak Pansus sudah selesai membahas.
"Apa yang dikatakan oleh Ketua DPR Pak Bambang Soesatyo udah benar 99 persen sudah disepakati sudah selesai di DPR ya," ujarnya.
"Dari Pansus sudah selesai sekarang antara institusi lembaga pemerintahan eksekutif masalahnya disitu," ucapnya.
Sebelumnya, ketua Pansus antiterorisme Muhammad Syafi'i mengatakan desakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait mangkraknya Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme salah alamat. Menurutnya saat ini bola penyelesaian RUU tersebut berada di pemerintah.
"Permasalahan ada di pemerintah di DPR sudah clear. Tinggal pemerintah saja. Jadi saudara Presiden Jokowi salah alamat tolong selesaikan di internal pemerintah. Perintah ini yang tidak tertib," kata Syafi'i saat dihubungi, Senin (14/5).
Baca juga:
Fadli Zon khawatir Koopssusgab TNI bermasalah jika tak ada UU
Menkum HAM tegaskan revisi UU Terorisme sudah selesai, tunggu pengesahan DPR
Sabam Sirait minta DPR dan Pemerintah segera sahkan RUU Terorisme
Bamusi harap RUU Antiterorisme segera disahkan
Bachtiar Nasir: Perppu soal terorisme bukan solusi