GMPG heran nama Novanto tidak ada dalam putusan terdakwa e-KTP

GMPG heran nama Novanto tidak ada dalam putusan terdakwa e-KTP. Doli pun mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Doli berharap ke depan sidang berikutnya tidak terjadi hal seperti itu. Apalagi jika Setya Novanto jadi melakukan upaya hukum untuk praperadilan.

Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mengatakan terkait adanya hilang nama Ketum Golkar Setya Novanto dalam putusan terdakwa e-KTP membuat kecurigaan di sejumlah masyarakat. Padahal, kata Doli, jika sebelumnya dalam tuntutan pada Sidang Irman dan Sugiarto dalam kasus itu disebut nama Novanto.

"Kemarin kita sudah mengikuti proses peradilan Irman dan Sugiarto, kita menilai saat itu, di dalam dakwa dan tuntutan, itu disebutkan beberapa nama, terlibat termasuk Setnov, tetapi dalam putusannya nama-nama itu hilang, tinggal tiga nama saja," kata Doli di Komisi Yudisial di Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (31/7).

Doli pun mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Doli berharap ke depan sidang berikutnya tidak terjadi hal seperti itu. Apalagi jika Setya Novanto jadi melakukan upaya hukum untuk praperadilan.

"Yang kami tahu bahwa pengalaman sebelumnya, pada saat KPK juga mentersangkakan beberapa nama yang nama-nama besar, pimpinan atau pejabat pemerintahan di lembaga tinggi negara itu selalu kalah," jelas Doli.

Sekarang Setya Novanto masih menjabat sebagai ketua DPR dan tidak mau mundur. Doli khawatir jika ada pengaruh itu juga.

"Dengan adanya Komisi Yudisial, kami sebagai warga negara, walau kami tergabung partai politik. Keinginan kami supaya kasus e KTP ini tuntas setuntas-tuntasnya, keinginan kita menjadikan Indonesia bersih dari bebas korupsi bisa terlaksana," terang Doli.

Menurut Doli, jika Komisi Yudisial sebagai lembaga tumpuan masyarakat sekarang dalam penegakan hukum, terutama menghindari adanya mafia di peradilan. Sehingga ia berharap untuk kasus-kasus yang ditangani dapat terungkap dan bisa diselesaikan dengan baik. Apalagi untuk kasus yang melibatkan korupsi dana masyarakat yang banyak.

"Ini adalah bagian dari komitmen kami sebagai anak bangsa dan warga Partai Golkar, untuk membangun partai politik lembaga tinggi negara dan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi," terang Doli.