Golkar bantah ada barter revisi UU KPK dengan RUU Tax Amnesty
Jika proses pembuatan UU dilakukan dengan proses barter, maka hal tersebut sudah menyalahi aturan.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR, Azis Syamsuddin membantah tudingan adanya proses barter antara revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi (UU KPK) dengan RUU Tax Amnesty.
Menurutnya justru perlu adanya payung hukum pengampunan pajak untuk menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).
"Setahu saya tidak ya, buat UU itu kan secara filosofinya berdasarkan kebutuhan, kemudian berdasarkan perkembangan hukum yang ada untuk mengikuti yang ada diikuti dengan teori pembangunan hukum, bahwa hukum itu menuju waktu yang akan datang. Tentu untuk peningkatan, bukan karena barter," kata Azis.
Hal itu dikatakan Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/2).
Namun mantan Ketua Komisi III DPR ini mengatakan, jika proses pembuatan UU dilakukan dengan proses barter, maka hal tersebut sudah menyalahi aturan. Sebab ada pertukaran kompromis bukan demi kebutuhan masyarakat.
"Kalau buat UU karena barter itu menyalahi aturan filosofi demokrasi," tuturnya.
Menurut Azis, payung hukum tersebut perlu guna menghadapi persaingan global. Apalagi mendatang Indonesia akan menjadi bagian MEA.
-
Kapan Mahkamah Agung memutuskan kasasi kasus TPPU Irfan Suryanagara? Kasasi kasus atas dua terdakwa yakni Irfan Suryanagara dan Endang Kusumawaty, kata Arif, diputus tanggal 14 Juni 2023.
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Bagaimana Kelurahan Sadar Hukum di DKI Jakarta diwujudkan? Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,"
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
"Secara kebutuhan ekonomi dalam masyarakat ekonomi ASEAN dibutuhkan," pungkasnya.
Baca juga:
Ini dampak penundaan penerapan pengampunan pajak versi CITA
Revisi UU KPK ditunda, DPR sebut tak sandera pembahasan Tax Amnesty
Kebijakan pengampunan pajak bisa dorong pengentasan kemiskinan
Tak cuma revisi UU KPK, Gerindra juga tolak RUU Tax Amnesty
Pengamat: Pengampunan pajak tak dilakukan, RI akan banyak utang