Guru di Lampung mengeluh kerap dipalak LSM dan wartawan

LSM dan 'wartawan' itu kerap datang menjelang hari besar atau pencairan dana BOS.

Guru dan kepala sekolah dari berbagai sekolah di sejumlah daerah di Lampung mengeluh kerap diperas oleh pihak-pihak mengaku lembaga nirlaba dan awak media. Mereka menyatakan, pemerasan atau intimidasi dilakukan mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat maupun wartawan itu sampai memicu puluhan kepala sekolah minta mundur.

Sekretaris Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Lampung, Hadi Aspirin, merasa tindakan pemerasan seolah dibiarkan. Alhasil, mereka sebagai pendidik kerap serba salah menghadapi para pelaku.

"Bukan hal baru seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tengah. Adanya pemerasan itu sangat disayangkan dunia pendidikan Lampung. Pasalnya hal itu dibiarkan, sehingga makin lama merajalela. Hal ini menimbulkan kesan oknum-oknum seperti itu sengaja dibiarkan, hampir tidak berbuat apa pun, justru terlihat manis-manis saja dengan pejabat," kata Hadi di Bandarlampung, seperti dilansir dari Antara, Kamis (28/1).

Hadi mengemukakan, aksi pemerasan disertai ancaman dialami para kepala sekolah, seperti yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Tengah, maupun wilayah lain di Lampung. Menurut dia, kejadian itu sudah berlangsung lama.

Hadi mengatakan, sikap ambigu pejabat juga disayangkan, sehingga kepala sekolah seperti tak punya pilihan lain saat berhadapan dengan para pemeras.

"Seharusnya pejabat Dinas Pendidikan bisa mengayomi dan ikut memberi perlindungan terhadap guru dan kepala sekolah. Kasihan kepala sekolah, karena tekanan tidak hanya dari birokrasi, tapi juga oknum preman yang mengatasnamakan LSM atau wartawan," tambah Hadi.

Hadi mengajak sejawatnya yang bertugas sebagai kepala sekolah dan guru berani melawan para pemeras.

"Guru dan kepala sekolah itu bekerja dilindungi undang-undang, jadi tidak perlu takut. Kumpulkan bukti, bila perlu dijebak, sehingga dapat diproses sesuai hukum yang berlaku," ucap Hadi.

FMGI, kata Hadi, siap membela para guru dan kepala sekolah yang diancam dan diperas saat menjalankan tugasnya. Hadi yang sudah menjadi guru hampir 30 tahun meminta LSM bersama-sama bergerak memajukan pendidikan, supaya sekolah menjalankan tugas dengan benar.

"Namun jika LSM tidak jelas atau abal-abal masuk ke sekolah tidak punya tata krama, sudah sepantasnya dilarang masuk sistem sekolah. Pada era otonomi, dengan begitu menjamur LSM-LSM yang tidak jelas atau abal-abal yang hanya mengandalkan beking pejabat. Karena sudah meresahkan, sehingga sudah mendesak perlu ada penertiban terhadap keberadaan LSM-LSM itu," ujar Hadi.

Hadi menyatakan, dalam perkembangannya, dengan menjamurnya wartawan dan media massa tidak jelas membikin peluang terjadinya tindak kejahatan. Dia berharap organisasi pers, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung bergerak menyikapi hal tersebut.

"Bila perlu bentuk tim penegakan profesi jurnalis. Sebab ulah oknum wartawan itu sudah merusak citra profesi, bahkan mengancam keberadaan kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik di sekolah-sekolah menjadi tidak diminati siswa," sambung Hadi.

Hadi mencontohkan, menjelang Idul Fitri atau pada saat pencairan bantuan operasional sekolah (BOS), jumlah wartawan atau LSM pemalak itu keluar masuk sekolah.

"Sudah waktunya organisasi pers itu menata anggotanya, dan bila perlu menindak secara tegas wartawan yang melanggar kode etik dan melakukan pemerasan. Intinya, semua pihak harus menjaga harkat, martabat, dan memberi perlindungan dan kenyamanan guru dan kepala sekolah dalam menjalankan tugas," tutup Hadi.