Hadapi MEA, Pakde Karwo minta PNS Jatim ubah pola kerja

Soekarwo ingin PNS Jatim unggul dari tenaga luar negeri.

Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo meyakini provinsi yang dipimpinnya ini, mampu bersaing di level internasional, bukan lagi hanya berbicara Indonesia. Bahkan, orang nomor satu di Jawa Timur ini, menyakini kalau provinsinya memiliki SDM yang andal.

"Ini akan menjadi tantangan kita ke depan. Sebab, Jatim itu bukan lagi kelasnya Indonesia, tapi sudah harus bisa berbicara tingkat dunia," kata Soekarwo, Senin (4/12).

Untuk itu, gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo menegaskan, semua birokrasi di lingkungan Pemprov Jawa Timur mampu meningkatkan kinerjanya dan sanggup bersaing dengan negara-negara kelas dunia, seperti Singapura, Vietnam, Thailand dan beberapa negara lain. ‎"Kalau bisa harus lebih baik dari negara-negara lain," katanya.

Keyakinan mantan Sekdaprov Jawa Timur ini bukan tanpa alasan. Sebab menurutnya, ‎saat ini, Jawa Timur sudah terbukti menjadi provinsi terbaik di level nasional, khususnya di bidang energi.

"Makanya, mulai Tahun 2016 ini, pelayanan publik yang berimbas pada peningkatan kualitas perekonomian, harus mampu berbicara di tingkat internasional. Paling tidak di Asia Tenggra," sambungnya.

Sementara saat MEA mulai digelar, masih kata Soekarwo, fokus Jawa Timur adalah masalah tanah. Hal ini bertujuan untuk menarik investasi asing di Jawa Timur. Tak kalah penting, kata dia lagi, terkait sumber daya manusia (SDM), Jawa Timur juga harus mampu menunjukkan kapasitasnya di dunia internasional.

"Tanah memang menjadi prioritas. Kalau kepastian izin, waktu, biaya dan syarat, semua sudah beres. Untuk masalah pegawai (SDM), secara administratif tak ada masalah. Berbagai penghargaan publik, menjadi modal kalau Jatim memiliki SDM yang luar biasa dan layak mendapat apresiasi," tandas dia.

Masih terkait MEA, Pemkot Surabaya akan fokus pada dua hal dan akan memproteksinya. Dua poin itu adalah, usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan sumber daya manusia (SDM), atau tenaga kerja, khusus warga Surabaya.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Industri (Disperindagin) Kota Surabaya, Widodo Suryanto mengatakan, berbagai kemudahan akan diberikan Pemkot Surabaya untuk mewadahi persaingan global di tingkat ASEAN.

"Ada dua hal yang akan kita proteksi, yaitu UMKM dan tenaga kerja. Kita akan beri kemudahan untuk mewadahi persaingan global," kata Widodo.

Dia melanjutkan, "Kemudahan itu di antaranya, izin usaha bagi UMKM agar bisa mengembangkan usahanya. Semua kita permudah, termasuk izin usaha dan fasilitas dalam mematenkan produk."

"Kemudahan ini, agar bisa diamanfaatkan warga Surabaya, terutama bagi pengusaha UMKM, yang ingin produknya bersaing dengan negara lain, sehingga bisa diterima di pasar dunia," sambungnya.

Widodo juga menegaskan, kalau pihaknya sudah menyiapkan semuanya sejak dua tahun lalu, saat duet Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana masih menjabat wali kota dan wakil wali kota periode ‎2010/2015 lalu.

"Saat Bu Risma dan Pak Whisnu masih menjabat, kita sudah menyiapkan semuanya menghadapi MEA 2016 ini. ‎Dan proteksi itu kita lakukan agar warga Surabaya tetap menjadi tuan dan nyonya di kotanya sendiri," ungkapnya lagi.

Sekadar tahu, MEA mulai efektif tanggal 31 Desember 2015. Ini berdasarkan kesepakatan KTT ASEAN ke 9, yang digelar di Bali, Tahun 2003 silam.

Ada beberapa perjanjian kerja sama dalam kesepakatan itu, di antaranya tenaga kerja, arus perdagangan dan jasa serta penjualan produk di 10 negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia.