Harga Beras Naik, Tom Lembong Duga Akibat Bagi-Bagi Bansos Saat Kampanye Pilpres 2024

Co-captain Timnas AMIN Tom Lembong menyoroti melonjaknya harga beras dan tidak stabilnya persediaan komoditi tersebut di pasar.

Dia pun menyinggung korelasi antara kebijakan yang diambil saat masa Pemilu 2024, terkait bantuan sosial (bansos) dengan kondisi tersebut.

“Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok bulog sampai 1,3 juta ton, itu angka yang sangat signifikan,” tutur Tom di Rumah Koalisi Perubahan AMIN, Jalan Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (26/2).

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras premiun berada di angka Rp16.370 per kilogram, sementara beras medium di Rp14.300 per kilogram. Tom menyatakan, pihaknya tengah mempelajari efek bagi-bagi bansos dengan kenaikan harga beras.

“Ini contoh yang mencerminkan beberapa hal, yang pertama ini memperlihatkan bahwa roda-roda pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Kalau kondisi kebutuhan pokok yang mendasar seperti beras saja sekacau ini, kita bayangkan aspek-aspek kebutuhan masyarakat yang lainnya yang diurus oleh kementerian-kementerian lain,”

 jelas dia.

merdeka.com

“Jadi ya itulah yang terjadi kalau pemerintahan dan kebijakan itu terlalu dipolitisasi, tentunya yang juga akan menarik adalah prospek kondisi beras ke depannya, mari kita simak bersama pergerakan-pergerakan stok maupun harga maupun keterjangkauan maupun ketersediaan di berbagai titik geografi se-Indonesia,” sambungnya.

Lebih lanjut, jelang bulan suci Ramadan tentu pemerintah perlu memperhatikan berbagai komoditi pangan dan kebutuhan pokok lainnya secara komperhensif. Dia berharap, pemerintah dapat kembali mengurus keperluan masyarakat dibandingkan masih sibuk dengan urusan politik.

“Setahu saya di media bahwa di Januari sudah impor per seribu ton beras untuk mengisi kembali stok Bulog yang terkuras. Tapi saya tidak lihat sebagian beras impor itu digelontorkan juga ke pasar dan harga belum turun. Jadi sebenarnya itu satu manfaat juga kalau pemerintah lebih transparan, supaya semua kalangan ikut membantu menyelesaikan masalah ini,” Tom menandaskan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan kelangkaan dan mahalnya beras di pasar dan ritel dikarenakan terlambatnya masa panen. Hal ini membuat produksi beras hasil panen belum masuk ke pasar-pasar.

"Ya suplai, suplai itu karena memang panennya belum masuk. Yang dari produksi di panen belum masuk pasar," kata Jokowi usai meninjau stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (15/2).

Selain itu, kata dia, kelangkaan terjadi karena adanya masalah distribusi yang terganggu karena banjir.

Namun, Jokowi menyebut masalah ini sudah diselesaikan melalui pengiriman dadu Bulog ke daerah Pasar Induk Cipinang.

"Nanti dilihat saya kira akan dalam seminggu dua minggu ini saya rasa akan sedikit turun. Sambil nunggu panen kalo panen raya datang pasti sudah," ujarnya.

Jokowi mengatakan Indonesia merupakan negara besar yang memiliki banyak pulau.

Sehingga, masalah distribusi adalah hal yang biasa terjadi dan harus diselesaikan.

"Ya ini negara besar kita harus tau dan berpulau-pulau. Kalau distribusinya kadang terhambat ya itu yang harus diselesaikan. Tapi kan itu tidak semuanya gitu lho," tutur Jokowi.

Jokowi menegaskan kelangkaan beras di pasar dan ritel bukan disebabkan oleh bantuan pangan. Menurut dia, keberadaan bantuan pangan justru menahan harga beras agar tidak melonjak.

"Enggak ada hubungannya, tidak ada hubungan sama sekali dengan bantuan beras pangan. Tidak ada hubungannya sama sekali," kata Jokowi.

Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik. Jokowi menyebut harga akan stabil apabila beras terdistribusi dengan baik.

"Karena justru ini yang bisa mengendalikan karena suplainya lewat bansos ke masyarakat. Justru itu menahan harga agar tidak naik, kalau ndak justru malah melompat," jelasnya.

"Ini rumus suplai dan demand. Suplainya diberikan dan terdistribusi dengan baik otomatis harga terkendali," sambung Jokowi.