Hari Pertama Kerja, Menteri Raja Juli Antoni Langsung Gelar Rapat Pimpinan

Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara dengan hutan hujan tropis terluas di dunia.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama dengan Wakil Menteri mengadakan Rapat Pimpinan di Manggala Wanabhakti, Jakarta. Dalam pertemuan ini, visi Presiden Prabowo Subianto untuk sektor kehutanan diungkapkan secara jelas.

Selain itu, dalam rapat pimpinan yang pertama ini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mendengarkan penjelasan singkat mengenai peluang dan tantangan dalam pengelolaan hutan yang disampaikan oleh para Direktur Jenderal. Ia menekankan pentingnya prinsip keseimbangan dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara dengan hutan hujan tropis terluas di dunia, yang menjadi habitat bagi berbagai spesies megafauna seperti orangutan, gajah, badak, dan harimau.

Oleh karena itu, penting untuk menjaga luas dan fungsi hutan tersebut. Raja Juli Antoni juga menekankan perlunya penguatan data dalam sektor kehutanan, sebab data yang akurat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik.

"Saya pikir kita harus memperkuat data dan informasi kehutanan," ungkapnya pada Selasa (22/10).

Ia menjelaskan bahwa data kehutanan memiliki banyak manfaat, termasuk untuk menjaga keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem, spesies, dan genetik. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa hutan harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat guna mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

"Pak Prabowo dalam berbagai kesempatan mengingatkan saya untuk menjaga hutan, sambil dalam waktu yang bersamaan bisa membawa kesejahteraan sebagai dasar menuju Indonesia Emas 2024," tuturnya.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara administrasi dan inovasi.

Ia menekankan agar jangan sampai birokrasi yang bersifat administratif justru menghambat kreativitas yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Lebih lanjut, "Beliau mengingatkan birokrasi harus terbuka pada ide-ide baru dalam pengelolaan hutan," dia menandaskan.

Dengan demikian, penting bagi semua pihak untuk beradaptasi dan menerima gagasan-gagasan segar yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan di Indonesia.