Hemas & Farouk gelar rapat Panmus minta MA batalkan pelantikan OSO
Hemas mengatakan panmus akan mendesak Ketua MA membatalkan pelantikan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD baru periode 2017-2019. Agenda kedua, Panmus akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tidak hadir dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-6 DPD RI pukul 14.00 WIB, hari ini.
Kisruh perebutan kursi pimpinan DPD kembali berlanjut. Pimpinan DPD periode 2014-2019 GKR Hemas dan Farouk Muhammad menggelar rapat Panitia Musyawarah (Panmus) pagi ini.
Hemas mengatakan panmus akan mendesak Ketua MA membatalkan pelantikan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD baru periode 2017-2019. Agenda kedua, Panmus akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tidak hadir dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-6 DPD RI pukul 14.00 WIB, hari ini.
Berdasarkan, informasi yang beredar, sidang paripurna itu beragendakan penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
"Kita akan minta Ketua MA membatalkan sumpah, agendanya. Kedua, adalah minta BPK tidak hadir sampai persoalan hukum dan politik tidak selesai," kata Hemas di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4).
Di lokasi berbeda, kubu OSO juga menggelar rapat panitia musyawarah di Lantai 8, Gedung DPD RI. Hemas menilai rapat panmus yang digelar OSO dan pimpinan DPD, Nono Sampono dan Damayanti Lubis ilegal. Dia menegaskan, pimpinan DPD periode 2014-2019 adalah kepemimpinan yang sah yang taat pada aturan hukum.
"Saya kira apa yang mereka lakukan menurut kami adalah ilegal karena kita harus tetap taat pada hukum. Kami sudah harus menjalankan apa yang sudah diputuskan oleh MA," tegasnya.
Dalam rapat Panmus yang digelar Hemas dan Farouk, Sekjen DPD Sudarsono tidak hadir karena ikut dalam rapat Panmus bersama OSO. Hemas menilai, rapat Panmus kubu OSO yang difasilitasi Sekjen DPD adalah kesalahan dan ilegal.
"Karena sekjen itu berpihak tapi kami mau difasilitasi atau tidak kami harus tetap melaksanakan rapat panmus ini. Panmus yang dilaksanakan dan diprakarsai Sekjen itu juga merupakan kesalahan. Panmus ilegal," klaim Hemas.
Hemas menuturkan, pihaknya tidak akan menggelar sidang paripurna bersama BPK hari ini. Namun, kata dia, sidang paripurna akan digelar dalam waktu dekat sambil menunggu penjelasan dari MA terkait kisruh kepemimpinan di DPD.
"Paripurna akan kami laksanakan sesegera mungkin. Hari ini tidak ada," tandasnya.
-
Kapan Menaker Ida menerima audiensi pengurus DPP APINDO? Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerima audiensi pengurus DPP APINDO Periode 2023 s.d 2028 di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin (21/8).
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Kapan Ma'ruf Amin datang ke kantor DPP PKB? Berdasarkan pantauan merdeka.com, Ma'ruf datang sekira 15.46 WIB.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Kapan DPD PDIP Jawa Barat akan mendaftarkan Anies-Ono? Hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDIP Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan Calon Gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
Baca juga:
GPPI desak MA batalkan pelantikan OSO jadi ketua DPD
MA didesak batalkan pelantikan pimpinan DPD baru karena cacat hukum
DPD dinilai terkenal karena konflik
Menkum HAM soal OSO: Ada yang mengatakan sah & ada juga yang protes
OSO tegaskan Ratu Hemas tak bisa ambil alih sidang paripurna DPD