ICW Desak Pimpinan KPK Jalani Perintah Presiden Tak Berhentikan 75 Pegawai
Sebab, imbuh Kurnia, nama 75 pegawai KPK yang terdepak dari TWK pernah memiliki irisan kasus berkaitan dengan Firli.
Peneliti dari Indonesian Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mendesak Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mematuhi permintaan Presiden Joko Widodo untuk tidak memberhentikan 75 pegawai KPK tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Permintaan ini diduga sebagai respon atas penerbitan Surat Keputusan (SK) Ketua KPK Firli Bahuri yang menonaktifkan pegawai KPK tidak lulus TWK.
"Kami meminta agar seluruh Pimpinan KPK mematuhi perintah Presiden Joko Widodo dengan menganulir keputusan memberhentikan 75 pegawai KPK," ucap Kurnia, Senin (17/5).
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
Kurnia yang mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi berpandangan, sejak awal telah menduga uji TWK sebagai syarat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagai formalitas Firli untuk mengusir pegawai KPK yang dianggap tidak satu visi dengan Firli.
Sebab, imbuh Kurnia, nama 75 pegawai KPK yang terdepak dari TWK pernah memiliki irisan kasus berkaitan dengan Firli.
"Pernah memeriksa pelanggaran etik Firli Bahuri tatkala yang bersangkutan diketahui bertemu dan menjalin komunikasi dengan seorang kepala daerah di Nusa Tenggara Barat. Namun, belum sampai diputus, Firli Bahuri langsung ditarik kembali ke instansi asalnya," ujar Kurnia.
Selain itu, Kurnia mengungkapkan berdasarkan hasil penelitian Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, para nama-nama pegawai KPK tidak lolos TWK diketahui pernah menandatangani petisi menolak Firli Bahuri menjadi Ketua KPK karena sejumlah permasalahan atau memiliki rekam jejak bermasalah.
Adapula upaya advokasi saat proses pemilihan Pimpinan KPK. Kala itu sejumlah pegawai mendesak agar Panitia Seleksi Pimpinan KPK tidak meloloskan calon Pimpinan KPK yang tidak taat melaporkan harta kekayaan (LHKPN) dan sempat melanggar kode etik.
"Berdasarkan narasi tersebut terlihat jelas bahwa TWK hanya dijadikan dalih untuk menutupi motivasi kepentingan pribadi Firli Bahuri," tandasnya.
Ia juga mendesak agar Dewan Pengawas segera mengambil langkah konkret dengan memanggil, memeriksa, dan menjatuhkan pelanggaran etik berat kepada Firli Bahuri.
Baca juga:
Pegawai Usulkan Bentuk Tim Investigasi Independen untuk Evaluasi Sistem di KPK
Jalankan Perintah Jokowi, Pimpinan KPK Akan Bina 75 Pegawai Tak Lolos TWK
Setelah Dapat Dukungan Jokowi, Pegawai Minta Pimpinan KPK Cabut SK Nonaktif
Ketua Wadah Pegawai: Terima Kasih Presiden Jokowi Tak Biarkan KPK Diperlemah
Dilaporkan ke Dewas, Indriyanto Maklumi Kekecewaan 75 Pegawai KPK
Jokowi Minta 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan